Oleh: Sudjarwo, Guru Besar Universitas Malahayati
PORTALLNEWS.ID (Bandar Lampung) – Pagi menjelang siang, seorang jurnalis senior berkunjung ke ruang kerja penulis. Beliau muda, gagah, perkasa, dan sangat cemerlang pemikirannya. Kehadiran beliau bukan hanya sekedar datang, tetapi hadir yang menghadirkan; karena yang datang tidak selamanya hadir, dan yang hadir tidak harus datang. Dari diskusi yang panjang kali lebar, ada satu maknawi yang dapat dipetik dari perjumpaan tadi adalah negeri ini sejatinya memerlukan pemerintahan yang selalu hadir sekaligus juga menghadirkan.
Kehadiran negara seharusnya tidak berhenti pada keberadaan institusi, gedung pemerintahan, aparat, regulasi, atau pidato-pidato tentang kesejahteraan. Negara baru sungguh-sungguh hadir ketika keberadaannya dapat dirasakan dalam kehidupan rakyat. Kehadiran yang demikian bukan sekadar hadir secara administratif, melainkan menghadirkan sesuatu: rasa aman, keadilan, kesempatan hidup yang layak, pendidikan yang dapat dijangkau, pelayanan kesehatan, pekerjaan yang manusiawi, serta masa depan yang tidak terus-menerus dibayangi kecemasan. Karena itu, pertanyaan tentang negara hari ini bukan hanya “apakah negara hadir?”, tetapi lebih mendasar: kehadiran seperti apa yang dihadirkan negara bagi rakyatnya?
Di tengah berbagai kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan perubahan sosial yang berlangsung begitu cepat, masih terdapat kenyataan yang sulit disembunyikan: kesejahteraan belum hadir secara merata. Sebagian masyarakat hidup dalam ruang kemajuan, sementara sebagian lainnya masih berjuang memenuhi kebutuhan paling dasar. Ada mereka yang menikmati kemudahan digital, tetapi ada pula yang kesulitan memperoleh akses pendidikan dan layanan publik. Ada kelompok yang memiliki kemampuan mengakumulasi kekayaan, sementara kelompok lain harus berhadapan dengan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, keterbatasan lapangan kerja, dan ketidakpastian penghasilan.
Tinjauan perspektif filsafat sosial, keadaan semacam ini tidak cukup dipahami sebagai persoalan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, atau efektivitas kebijakan. Di balik semua itu terdapat persoalan mengenai hubungan antara manusia, kekuasaan, dan kehidupan bersama. Masyarakat bukan sekadar kumpulan individu yang kebetulan tinggal dalam wilayah yang sama. Masyarakat adalah ruang tempat manusia saling bergantung dan menentukan kemungkinan hidup satu sama lain. Karena itu, ketika sebagian besar orang mengalami ketidakadilan atau ketidakberdayaan, persoalan tersebut bukan semata-mata kegagalan individu, melainkan juga persoalan mengenai bagaimana kehidupan bersama disusun.
Negara memperoleh legitimasi bukan hanya karena memiliki kekuasaan untuk mengatur, tetapi karena kekuasaan tersebut digunakan untuk menjaga kehidupan bersama agar memungkinkan setiap manusia berkembang secara bermartabat. Ketika hukum lebih mudah dirasakan oleh mereka yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik, sementara kelompok lemah harus berjuang lebih keras untuk memperoleh haknya, maka negara menghadapi persoalan yang jauh lebih dalam daripada sekadar masalah administrasi. Yang dipertaruhkan adalah makna keadilan itu sendiri.
Kehadiran negara semestinya tidak membuat rakyat merasa menjadi objek dari kebijakan. Rakyat bukan angka statistik, bukan sekadar penerima bantuan, bukan pula massa yang hanya diperlukan ketika momentum politik tiba. Rakyat adalah subjek kehidupan bernegara. Mereka memiliki suara, pengalaman, kebutuhan, dan harapan yang seharusnya menjadi dasar dalam menentukan arah kehidupan bersama. Negara yang benar-benar hadir adalah negara yang mampu mendengarkan sebelum memerintah, memahami sebelum menetapkan, dan melayani sebelum menuntut kepatuhan.
Kekinian memperlihatkan ironi yang semakin tajam. Di satu sisi, masyarakat memperoleh akses informasi yang begitu luas. Ketidakadilan dapat diketahui dalam hitungan detik. Keluhan dapat menyebar melalui ruang digital. Namun, keterbukaan informasi tidak selalu berbanding lurus dengan perubahan keadaan. Masyarakat dapat berbicara, tetapi belum tentu didengar. Masyarakat dapat mengkritik, tetapi belum tentu dilibatkan. Bahkan, dalam situasi tertentu, suara publik justru tenggelam dalam kebisingan informasi, pertentangan kepentingan, dan pertarungan narasi.
Di sinilah pentingnya membedakan antara negara yang “hadir” dan negara yang “menghadirkan”. Hadir berarti ada. Menghadirkan berarti memberikan dampak nyata. Sebuah kebijakan dapat secara formal dinyatakan untuk kepentingan rakyat, tetapi pertanyaan filosofisnya adalah: siapa yang benar-benar merasakan manfaatnya? Sebuah pembangunan dapat disebut berhasil karena menghasilkan bangunan baru, tetapi apakah pembangunan tersebut juga menghadirkan kehidupan yang lebih manusiawi bagi masyarakat di sekitarnya?
Kesejahteraan tidak semestinya dipahami hanya sebagai kemampuan memiliki barang atau meningkatnya pendapatan.
Kesejahteraan juga menyangkut kebebasan dari rasa takut, kesempatan untuk memperoleh pendidikan, kesehatan yang layak, kepastian hukum, lingkungan yang sehat, pekerjaan yang bermartabat, serta kemampuan untuk menentukan masa depan. Manusia tidak hanya membutuhkan sesuatu untuk dimiliki, tetapi juga ruang untuk menjadi manusia seutuhnya.
Karena itu, kritik terhadap keadaan negeri bukanlah tanda kebencian terhadap negara. Justru sebaliknya, kritik merupakan bentuk kepedulian terhadap kehidupan bersama. Negara yang sehat bukan negara yang tidak pernah dikritik, melainkan negara yang mampu menjadikan kritik sebagai cermin untuk memperbaiki dirinya. Kekuasaan yang matang tidak takut pada pertanyaan rakyat karena ia menyadari bahwa kekuasaan pada akhirnya bertanggung jawab kepada kehidupan manusia yang berada di bawah pengaruhnya.
Negara tidak cukup hadir melalui simbol, seremoni, dan bahasa kebijakan. Negara harus hadir dalam kehidupan nyata: ketika seorang anak memperoleh pendidikan tanpa harus kehilangan masa depannya, ketika seorang pekerja memperoleh upah yang layak, ketika orang sakit dapat berobat tanpa takut jatuh miskin, ketika hukum memberikan perlindungan tanpa membedakan kekuatan sosial, dan ketika rakyat merasa bahwa mereka bukan sekadar penghuni negeri, tetapi benar-benar menjadi bagian yang dihargai dari kehidupan bernegara.
Sebab, ukuran terdalam dari sebuah negara bukanlah seberapa megah ia berbicara tentang rakyat, melainkan seberapa nyata rakyat merasakan bahwa negara bekerja untuk menghadirkan kehidupan yang lebih adil. Negara yang hadir tetapi tidak menghadirkan kesejahteraan pada akhirnya hanya meninggalkan jejak keberadaan. Namun negara yang kehadirannya menghadirkan keadilan, martabat, dan harapan, akan menjadi rumah bersama yang sungguh-sungguh dirasakan oleh rakyatnya.
Salam Waras (R-1)
Recent Comments