Oleh: Sudjarwo, Guru Besar Universitas Malahayati
PORTALLNEWS.ID (Bandar Lampung) – Beberapa waktu lalu, saat selesainya hajatan pemilihan pimpinan perguruan tinggi negeri terkenal di daerah ini, seorang sohib melalui media sosialnya, berkomentar adanya pemilih yang memilih berada pada posisi aman, beliau sebut wilayah abu-abu; dan sikap itu paling banyak kita temui saat pemilihan apapun. Hal ini menjadi menarik jika dibahas dari sudut pandang filsafat, terutama filsafat kontemporer.
Wilayah abu-abu adalah tempat persembunyian yang paling nyaman bagi mereka yang ingin selamat tanpa harus mempertanggungjawabkan sikap. Di sana, ketidakberanian diberi nama kehati-hatian, kepentingan pribadi dibungkus dengan alasan kebijaksanaan, dan ketidakberpihakan dipamerkan seolah-olah merupakan kebajikan tertinggi. Padahal, tidak semua yang disebut netral benar-benar netral. Ada yang sekadar takut kehilangan kedudukan, khawatir kehilangan akses kekuasaan, atau tidak ingin menutup peluang untuk menikmati keuntungan dari pihak mana pun yang kelak keluar sebagai pemenang.
Wilayah abu-abu bukan selalu ruang kebijaksanaan; terkadang, ia hanyalah tempat berlindung bagi oportunisme yang pandai menyusun pembenaran. Pada kehidupan politik, netralitas sering diperlakukan sebagai posisi yang aman secara moral. Seseorang merasa tidak bersalah karena tidak menyatakan dukungan, tidak mengeluarkan kritik, dan tidak mengambil bagian dalam pertentangan.
Namun, persoalan moral tidak selesai hanya karena seseorang menolak menyebutkan keberpihakannya. Ketika ketidakadilan berlangsung di depan mata, ketika kekuasaan menyimpang dari tanggung jawabnya, atau ketika kepentingan masyarakat dikorbankan demi keuntungan segelintir orang, sikap diam tidak otomatis membebaskan seseorang dari tanggung jawab. Sebab, membiarkan keadaan berlangsung tanpa perlawanan juga dapat membantu mempertahankan keadaan tersebut. Tidak bertindak bukan berarti tidak menghasilkan akibat.
Abu-abu sesungguhnya bukan warna yang bebas dari hitam dan putih, melainkan warna yang dapat digunakan untuk menyamarkan batas di antara keduanya. Dalam politik, penyamaran itu bekerja melalui bahasa yang terdengar terhormat. Orang menyebut dirinya moderat, realistis, berhati-hati, atau tidak ingin memperkeruh suasana. Padahal, di balik ungkapan tersebut, mungkin tersimpan perhitungan sederhana: jangan sampai salah memilih pihak, jangan sampai kehilangan keuntungan, dan jangan sampai harus membayar harga atas prinsip yang dikemukakan. Bahasa kebijaksanaan pun berubah menjadi kosmetik moral, memperindah wajah kepentingan yang sesungguhnya ingin disembunyikan.
Fenomena ini dapat ditemukan di berbagai lembaga politik, termasuk di kalangan anggota dewan, anggota senat di perguruan tinggi, dan pejabat yang memperoleh kewenangan melalui kepercayaan publik. Mereka seharusnya menjadi bagian dari mekanisme pengawasan, penyeimbang kekuasaan, dan penyampai kepentingan masyarakat. Akan tetapi, fungsi tersebut kehilangan makna ketika keberanian digantikan oleh kalkulasi keselamatan jabatan. Kritik ditahan ketika penguasa masih kuat, dukungan diberikan ketika kemenangan mulai terlihat, dan pendirian disesuaikan ketika arah kekuasaan berubah. Mereka tidak benar-benar memperjuangkan siapa yang benar, tetapi mengamati siapa yang paling mungkin menang. Politik pun menyusut menjadi seni bertahan hidup di sekitar kekuasaan.
Lebih berbahaya lagi adalah ketika perilaku semacam ini dianggap wajar. Masyarakat terbiasa melihat perubahan sikap sebagai kecerdikan, ketidaktegasan sebagai keluwesan, dan kesediaan mendukung siapa saja sebagai kemampuan membangun komunikasi. Akibatnya, ukuran integritas bergeser. Orang tidak lagi dinilai berdasarkan konsistensi prinsipnya, melainkan berdasarkan kemampuannya menjaga posisi dalam berbagai keadaan. Kesetiaan menjadi sesuatu yang sementara, keberanian menjadi tindakan yang terlalu mahal, dan kebenaran menjadi komoditas yang nilainya bergantung pada siapa yang sedang berkuasa.
Dalam iklim semacam ini, oportunisme tidak lagi tampak memalukan karena telah memperoleh pembenaran sosial.
Secara filosofis, persoalan wilayah abu-abu menyentuh pertentangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Manusia bebas menentukan sikap, tetapi kebebasan tidak memberinya hak untuk menghindari seluruh konsekuensi moral dari pilihannya. Seseorang yang memiliki pengetahuan, kewenangan, dan kesempatan untuk mencegah keburukan memikul tanggung jawab yang lebih besar daripada mereka yang tidak memiliki kemampuan serupa. Semakin besar kekuasaan seseorang, semakin sulit baginya membenarkan ketidakpedulian sebagai urusan pribadi. Jabatan bukan sekadar tempat memperoleh kehormatan, melainkan kewajiban untuk bertindak ketika kepentingan bersama dipertaruhkan.
Tentu saja, tidak setiap sikap netral merupakan kepengecutan. Ada keadaan ketika informasi belum memadai, konflik kepentingan mengharuskan jarak, atau keputusan yang adil menuntut pemeriksaan menyeluruh. Namun, kehati-hatian yang sungguh-sungguh memiliki tujuan: menemukan kebenaran dan mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebaliknya, oportunisme menjadikan ketidakpastian sebagai alasan untuk terus menunda, sampai risiko mengecil dan keuntungan terlihat. Perbedaannya terletak pada apa yang dilindungi. Kehati-hatian melindungi keadilan dari keputusan gegabah, sedangkan sikap mencari aman melindungi kepentingan pribadi dari konsekuensi keberanian.
Karena itu, pertanyaan paling penting bukanlah apakah seseorang berada di pihak penguasa, oposisi, kelompok mayoritas, atau kelompok minoritas. Pertanyaannya ialah apakah pendiriannya lahir dari pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan atau sekadar dari keinginan untuk tetap memperoleh tempat dalam lingkaran kekuasaan. Seseorang dapat berbeda pendapat tanpa kehilangan integritas, tetapi ia juga dapat tampak bersahabat dengan semua pihak sambil mengkhianati prinsip yang seharusnya dijaga. Banyaknya hubungan tidak membuktikan keluhuran sikap, sebagaimana keselamatan jabatan tidak membuktikan keberhasilan moral.
Wilayah abu-abu menjadi berbahaya ketika manusia lebih takut kehilangan keuntungan daripada kehilangan kehormatan. Di titik itu, prinsip hanyalah hiasan pidato, keberanian sekadar slogan, dan tanggung jawab tidak lebih dari kewajiban yang selalu dapat ditunda. Politik membutuhkan orang yang sanggup berkata benar ketika kebenaran tidak menguntungkan dirinya, bukan mereka yang baru menemukan keberanian setelah kemenangan berada di tangan pihak yang didukungnya. Sebab, keberpihakan yang hanya muncul setelah risiko menghilang bukanlah keberanian, melainkan keterampilan menumpang pada kemenangan. Dan ketika semakin banyak orang memilih aman daripada bersikap benar, yang sesungguhnya kalah bukan sekadar suatu kelompok politik, melainkan martabat moral kehidupan bersama. Salam Waras (R-2)
Recent Comments