Aspirasi tersebut disampaikan Gubernur saat menerima kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat (20/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur yang akrab disapa Mirza itu menyampaikan bahwa berdasarkan laporan yang diterimanya, terdapat sekitar 45 kasus sengketa lahan di Lampung. Kasus tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), pemerintah, hingga masyarakat adat.
Menurut Mirza, regulasi yang ada perlu dievaluasi agar mampu memberikan kepastian penyelesaian terhadap berbagai persoalan pertanahan yang terus berkembang mengikuti dinamika ekonomi dan sosial masyarakat.
“Aturan-aturannya belum cukup rigid dalam menyikapi berbagai permasalahan ini. Dinamika ekonomi terus berkembang sehingga regulasi juga harus mampu mengikuti perkembangan tersebut. Ini yang harus kita selesaikan ke depan,” ujar Mirza.
Ia menjelaskan, persoalan agraria di Lampung berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor pertanian, baik tanaman pangan maupun perkebunan.
Di sisi lain, kebijakan pemerintah pusat yang mendorong perbaikan harga komoditas pertanian dinilai berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan petani. Namun, manfaat kenaikan harga tersebut belum tentu dirasakan secara merata, terutama oleh buruh tani yang tidak memiliki lahan sendiri.
“Kenaikan harga komoditas memang bagus, tetapi yang mendapatkan keuntungan lebih besar adalah pemilik lahan. Sementara buruh tani yang bekerja menggarap lahan orang lain belum tentu merasakan manfaat yang sama. Ini menjadi salah satu persoalan yang perlu kita perhatikan,” jelasnya.
Karena itu, Gubernur berharap aspirasi daerah dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi nasional, sehingga aturan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mendorong pemerataan manfaat pembangunan.
Mirza juga menekankan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi. Ia turut mengapresiasi peran anggota Baleg DPR RI dari daerah pemilihan Lampung, Bob Hasan, dalam menjembatani aspirasi masyarakat daerah ke tingkat nasional.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI, Bob Hasan, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya DPR RI menyerap aspirasi daerah dalam penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2027.
Pada masa persidangan tahun sidang 2026–2027, Baleg DPR RI membentuk dua tim kunjungan kerja, yakni ke Provinsi Lampung dan Provinsi Jawa Tengah.
Bob Hasan menyampaikan bahwa proses pembentukan regulasi harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan di tingkat daerah, menurutnya, harus selaras dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
Terkait persoalan agraria yang disampaikan Gubernur, Bob Hasan menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi salah satu landasan untuk menciptakan kepastian hukum atas pengusahaan dan pengelolaan lahan, baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.
Ia menegaskan, pengaturan reforma agraria tidak dimaksudkan untuk menghambat investasi, melainkan memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan.
Bob Hasan juga menjelaskan pentingnya membedakan penyelesaian sengketa dan konflik agraria. Masyarakat yang memiliki bukti hak atas tanah dapat memperoleh pemulihan hak atau restitusi dalam penyelesaian sengketa. Sementara itu, redistribusi tanah menjadi salah satu instrumen reforma agraria, termasuk pengaturan alokasi 20 persen dari luasan HGU serta kewajiban penyediaan plasma bagi masyarakat.
Menurutnya, pengelolaan lahan berskala besar harus memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah usaha. Pertumbuhan investasi dan aktivitas ekonomi di suatu daerah diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
Melalui kunjungan kerja tersebut, Baleg DPR RI dan Pemprov Lampung berharap komunikasi serta kolaborasi antara DPR RI, pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPD RI, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya semakin kuat.
Aspirasi yang dihimpun diharapkan menjadi masukan dalam penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027, sehingga regulasi nasional dapat menjawab persoalan daerah, memberikan kepastian hukum, dan mendorong pembangunan yang berkeadilan.

Recent Comments