PORTALLNEWS.ID ( Bandar Lampung ) — Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dari Ruang Command Center Lantai 2 Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (3/3/2026).
Dalam arahannya, Tomsi menegaskan bahwa kecukupan pasokan bahan pokok menjadi faktor utama menjaga stabilitas harga, baik menjelang hari raya maupun di luar momentum tersebut.
“Lebaran tidak Lebaran seharusnya harga sama saja, kalau stok kita cukup,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) 2 Maret 2026, inflasi tahunan (year-on-year/yoy) nasional pada Februari 2026 tercatat sebesar 4,76 persen.
Di Provinsi Lampung, inflasi tahunan berada di angka 2,95 persen, lebih rendah dibandingkan nasional. Untuk inflasi bulanan (month-to-month), nasional mencapai 0,68 persen, sedangkan Lampung sebesar 0,36 persen. Capaian ini menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan inflasi terendah di Sumatera.
Secara nasional, seluruh 38 provinsi mengalami inflasi tahunan dengan rentang 0,63 persen hingga 6,94 persen.
Dari sisi Indeks Harga Konsumen (IHK) (2022=100), nasional pada Februari 2026 tercatat 110,50, naik dari Januari 2026 sebesar 109,75. Sementara IHK Lampung berada di angka 110,11, menunjukkan tingkat harga umum di daerah relatif lebih terkendali dibandingkan nasional.
Inflasi nasional Februari 2026 terutama didorong kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 2,26 persen, seiring normalisasi tarif listrik pasca periode diskon awal 2025. Selain itu, kenaikan harga emas perhiasan turut memberi tekanan, dipengaruhi dinamika global.
Di Lampung, tekanan inflasi mampu diredam melalui penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pengawasan distribusi bahan pokok, serta sinergi lintas sektor dalam menjaga pasokan dan kelancaran distribusi selama Ramadan 1447 Hijriah.
Pemerintah Provinsi Lampung menilai capaian ini menjadi indikator positif efektivitas kebijakan pengendalian harga di daerah. Ke depan, Pemprov akan terus memperkuat operasi pasar, memantau dinamika harga, serta menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi.
Dengan inflasi yang terkendali dan IHK yang relatif stabil, Lampung optimistis mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.