PORTALLNEWS.ID (Bandar Lampung) – Koordinator Gusdurian Lampung, Umar Robbani menyatakan Gudurian Lampung meminta Presiden segera menarik personel TNI-POLRI yang berada di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.
Menurutnya, tindakan pemerintah yang menurunkan ratusan personel polisi untuk mengawal pengukuran lahan yang menjadi tempat proyek strategis nasional pertambangan di desa Wadas dan menangkap puluhan warga, merupakan bentuk kesewenang-wenangan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dari puluhan warga yang ditangkap, ada anak di bawah umur karena dianggap menganggu kegiatan pengukuran lahan tersebut.
“Proyek strategis nasional di desa Wadas adalah program pemerintah pusat maka Presiden bertanggung jawab untuk menghentikan kekerasan yang diterima warga Wadas sejak 8 Februari kemarin,” kata Umar Robbani, Kamis (10/2/2022).
Gusdurian Lampung juga meminta agar pemerintah mengedepankan pendekatan dialogis dalam setiap programnya. Pendekatan represif hanya akan menimbulkan kekacauan, luka, dan trauma bagi warga wadas.
Umar mengatakan, pendekatan dialog telah dicontohkan KH Abdurrahman Wahid dalam menghadapi masyarakat Papua. Kesejahteraan dan keamanan warga negara tentu harus menjadi pertimbangan dalam setiap langkah yang dipilih pemerintah.
“Pengukuran lahan harus dihentikan sebelum ada kesepakatan dari seluruh warga,” ujarnya.
Sebab, mayoritas warga setempat memiliki mata pencaharian dari pertanian yang dilakukan turun temurun. Dengan perampasan lahan untuk dijadikan kuari akan menghilangkan penghasilan warga wadas.
Kehilangan mata pencaharian telah dirasakan warga desa Wadung, Tuban, Jawa Tengah akibat penguasaan lahan oleh PT Pertamina.
“Jangan sampai nasib serupa juga menimpah warga Wadas,” tandas Umar. (R-1)
Recent Comments