Inflasi Pangan Naik, Kemendagri Minta Daerah Turun Tangan

PORTALLNEWS.ID ( Bandar Lampung ) — Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Ekubang), Bani Ispriyanto, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring dari Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (23/2/2026).

Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, yang menyoroti tren kenaikan harga sejumlah komoditas, terutama cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras.

Tomsi mengungkapkan, kenaikan harga cabai rawit telah terjadi di 214 kabupaten/kota atau hampir separuh wilayah Indonesia. Ia pun menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan dinas terkait untuk segera turun ke lapangan.

“Turun, cek, dan komunikasikan dengan para pelaku usaha agar harga bisa kembali terkendali. Ini waktunya kita bekerja siang malam membantu masyarakat,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa stok pangan nasional dalam kondisi aman dan lebih dari cukup, sehingga tidak ada alasan bagi pelaku distribusi menaikkan harga secara tidak wajar. Penegakan Harga Eceran Tertinggi (HET) diminta dilakukan secara konsisten.

Tomsi juga memberi perhatian pada daerah dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tinggi sementara wilayah sekitarnya stabil. Menurutnya, kondisi tersebut bisa menjadi indikator kurang optimalnya pengawasan TPID atau adanya permainan harga di tingkat lokal.

Sementara itu, Deputi Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Ateng Hartono, melaporkan hingga minggu ketiga Februari 2026 terdapat 230 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH, meningkat dibanding minggu sebelumnya sebanyak 199 daerah.

Data BPS menunjukkan cabai rawit menjadi komoditas dengan kenaikan paling tajam, memengaruhi 59,44 persen wilayah Indonesia. Selain itu, daging ayam ras, daging sapi, dan telur ayam ras turut memberikan tekanan terhadap IPH, khususnya di wilayah Nusa Tenggara, Kepulauan Bangka Belitung, dan DIY.

Melalui rakor ini, pemerintah daerah diharapkan memperkuat koordinasi dan pengawasan di lapangan guna menjaga stabilitas harga pangan serta melindungi daya beli masyarakat.