PORTALLNEWS.ID ( Bandar Lampung ) – Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, menghadiri sekaligus memberikan sambutan dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, yang digelar di Kantor BPK RI Perwakilan Lampung, Selasa (10/2/2026).
Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jajaran BPK RI Perwakilan Lampung, direksi dan komisaris BUMD, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam sambutannya, A. Giri Akbar menegaskan bahwa LHP BPK merupakan instrumen strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Menurutnya, LHP tidak boleh dipandang sekadar sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai pijakan penting untuk memastikan kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Ia juga menyoroti ketahanan pangan sebagai isu fundamental yang berkaitan langsung dengan stabilitas sosial, pengendalian inflasi daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Program ketahanan pangan, katanya, harus dilaksanakan secara terukur dan konsisten serta berpihak kepada petani melalui dukungan sarana produksi, kepastian harga, penguatan penyuluhan, dan jaminan keberlanjutan usaha tani.
Selain itu, Giri Akbar menekankan pentingnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen kebijakan ekonomi daerah yang dibiayai oleh keuangan publik. Karena itu, BUMD harus dikelola secara profesional dengan menjunjung tinggi prinsip kepatuhan hukum, transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
“Setiap rekomendasi BPK harus ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh, tidak berhenti pada formalitas, tetapi diarahkan pada perbaikan sistem dan peningkatan kinerja agar kesalahan serupa tidak terulang,” tegasnya.
DPRD Provinsi Lampung, lanjutnya, berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten dan berkelanjutan guna memastikan program pembangunan berjalan efektif dan berpihak kepada rakyat.
Menutup sambutannya, Ketua DPRD menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung atas profesionalisme dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Ia berharap LHP yang diserahkan menjadi landasan kuat bagi perbaikan kebijakan dan penguatan tata kelola pemerintahan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung.