PORTALLNEWS.ID (Bandar Lampung) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya memediasi Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan Bakso Sony yang belum menemukan kata sepakat terkait tapping box.
Kepala Satgas Supervisi Pencegahan Wilayah 2 KPK, Nana Mulyana menyatakan mendukung upaya pemerintah daerah dalam menegakkan aturan terkait optimalisasi pendapatan daerah termasuk pajak hotel, dan restoran.
“Kami dari KPK mendukung upaya penegakkan aturan, penegakkan hukum untuk katakanlah menutup Bakso Sony itu karena tidak taat terkait kewajiban mereka sebagai wajib pungut,” ujar Nana Mulyana usai melakukan supervisi pencegahan korupsi di Gedung Satu Atap Pemkot Bandar Lampung, Kamis (30/9/2021).
Pemasangan tapping box itu, kata Nana, untuk memastikan bahwa hak-hak pemerintah daerah terkait pajak hotel dan restoran yang dipungut pengusaha ke konsumen, disetorkan ke kas daerah.
“Jangan sampai pajak-pajak yang sudah dipungut pengusaha itu tidak disetorkan, dan pemerintah daerah punya angka, berapa sih sebenarnya hak pemda? Kalau tidak menggunakan alat itu (tapping box), kita tidak tahu sebetulnya hak pemda itu berapa,” tuturnya.
Sebab itulah, lanjut Nana, pemerintah daerah harus memastikan bahwa para pengusaha benar-benar menggunakan tapping box secara maksimal.
Namun, disisi lain, kata Nana, dia juga mengingatkan pemerintah daerah agar mengedepankan mediasi dalam menangani masalah pajak ini.
“Tadi sudah disampaikan ke teman-teman di pemda, kalau kita berharap telur, jangan ayamnya dimatikan, jadi kita mediasi deh. Hari ini sebenarnya saya sudah minta teman-teman Bakso Sony bertemu dengan kita, cari jalan keluar, jalan tengahnya,” kata Nana.
Sebab, tambahnya, Bakso Sony merupakan ikon kuliner Lampung, setiap orang yang datang ke Lampung, pasti mencari Bakso Sony.
Nana juga menegaskan, upaya penegakkan hukum dilakukan KPK di seluruh wilayah Indonesia. Jika pihak Bakso Sony tidak menyelesaikan kewajiban pajaknya di Bandar Lampung, maka Bakso Sony tidak akan diizinkan untuk membuka usaha di daerah manapun.
“Karena itulah kita perlu bertemu, saya sudah tekankan berkali-kali kepada walikota dan teman-teman OPD kalau berharap telur, jangan dibunuh ayamnya. Pasti ada yang bisa kita komunikasikan dengan baik,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan bahwa 18 gerai Bakso Sony di Bandar Lampung ditutup dan disegel oleh TP4D Kota Bandar Lampung karena masalah pajak.
Pihak Bakso Sony dinilai tidak maksimal menggunakan tapping box. Selain itu, pihak Bakso Sony melanggar Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (E-Billing) karena menggunakan alat pembayaran lain, cash register milik manajemen Bakso Sony.
Hingga kemarin, pihak Bakso Sony belum menemukan kata sepakat dengan TP4D. Pihak Bakso Sony belum menandatangani Pakta Integritas kepatuhan menggunakan tapping box sehingga 18 gerai Bakso Sony masih ditutup hingga kini.
Recent Comments