PORTALLNEWS.ID ( Bandar Lampung ) – Provinsi Lampung kembali mencatat prestasi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 3 November 2025, Lampung menjadi satu-satunya provinsi di Sumatra yang berhasil masuk daftar 10 provinsi dengan inflasi terendah secara year-on-year (yoy).
Dengan tingkat inflasi sebesar 1,20%, Lampung berada di bawah target nasional 1,5%–3,5% dan menempati posisi provinsi dengan inflasi terendah ketiga setelah Papua (0,53%) dan Maluku Utara (1,18%). Pada level kota, Bandar Lampung mencatat inflasi terendah nasional, yakni hanya 0,43%.
Capaian ini menjadi indikator kuat atas keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan masyarakat.
Data tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025, yang juga membahas peran pemerintah daerah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan evaluasi dukungan daerah untuk Program 3 Juta Rumah. Pemerintah Provinsi Lampung mengikuti rakor ini secara virtual melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekubang, Bani Ispriyanto, Senin (17/11/2025).
Bima Arya menyampaikan bahwa inflasi nasional per Oktober 2025 berada pada angka 2,86%, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-88 dari 186 negara di dunia, serta ke-8 dari 11 negara di ASEAN. Ia menegaskan bahwa inflasi Indonesia tetap dipengaruhi kondisi global.
“Inflasi di kita tidak terlepas dari dampak global, selain faktor ekonomi domestik dari pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Oktober 2025 menjadi bulan dengan inflasi tertinggi sepanjang tahun, dengan penyumbang inflasi month-to-month terbesar antara lain emas perhiasan, cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan wortel.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan bahwa pada minggu kedua November 2025, hanya terdapat lima provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sementara 33 provinsi lainnya mengalami penurunan. Kenaikan IPH terutama disumbang oleh komoditas cabai merah dan beras.
Pada sesi berikutnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang memaparkan kondisi pelaksanaan program MBG di Lampung. Berdasarkan data, terdapat 791 rencana SPPG dan 711 di antaranya telah operasional. Ia berharap pemerintah daerah memperkuat langkah preventif agar lonjakan permintaan bahan pangan untuk MBG tidak memicu kenaikan harga.
Terkait evaluasi dukungan daerah untuk Program 3 Juta Rumah, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Imran, merekomendasikan agar pemerintah daerah melaporkan seluruh pembangunan dan renovasi rumah—baik dibiayai APBN maupun APBD—agar tercatat dalam Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD).
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk:
- Memberlakukan pembebasan Bea PBG dan BPHTB bagi MBR,
- Mengalokasikan anggaran renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) dalam APBD-P 2025 dan RAPBD 2026–2029,
- Serta mendorong desa menganggarkan renovasi RTLH melalui APBDes dan melaporkan hasil pendataan kepada KemenPKP dan Kemendagri.
Dengan capaian inflasi yang stabil dan berbagai rekomendasi strategis tersebut, Lampung diharapkan dapat terus memperkuat ketahanan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)