PORTALLNEWS.ID ( Bandar Lampung ) — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memaparkan berbagai langkah strategis dalam menjawab tantangan pembangunan di Bumi Ruwa Jurai. Hal itu disampaikannya dalam Peluncuran Koran Ikatan Jurnalis Provinsi (IJP) Lampung dan buku 1 Tahun Mirza–Jihan, yang dirangkaikan dengan Diskusi Publik Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan Pemprov Lampung di Taman Outdoor Gedung Pusiban, Senin (2/3/2026).
Dalam pemaparannya, Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa awal masa jabatannya dihadapkan pada tantangan fiskal yang cukup berat. Namun, melalui percepatan dan pemetaan anggaran secara ketat sejak sebelum pelantikan, Pemprov Lampung berhasil melakukan penyehatan APBD.
“Dengan segala upaya, utang Rp600 miliar kepada pihak ketiga telah lunas, utang Rp1,2 triliun kepada kabupaten kita atur skemanya, efisiensi Rp200 miliar kita jalankan, dan kita tetap bisa menambah anggaran jalan hingga Rp400 miliar,” ujar Mirza.
Ia menegaskan, sektor konektivitas dan perbaikan infrastruktur jalan menjadi fokus utama. Gubernur berkomitmen membangun kualitas jalan provinsi agar masyarakat Lampung merasa bangga terhadap daerahnya sendiri.
“Saya ingin masyarakat bangga dengan jalan-jalan di Provinsi Lampung. Pemerintah harus punya tujuan besar untuk menghadirkan infrastruktur yang membanggakan,” tegasnya.
Selain pembangunan fisik, transformasi pelayanan publik berbasis digital juga menjadi prioritas. Mirza menginstruksikan seluruh ASN menjadikan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja utama.
“KPI salah satunya adalah customer satisfaction. Kita ingin masyarakat puas terhadap layanan yang diberikan pemerintah,” tambahnya.
Di akhir sambutan, Mirza mengapresiasi peluncuran Koran IJP Lampung dan menegaskan pentingnya peran pers sebagai mitra strategis sekaligus kontrol sosial.
“Pers bukan hanya penyampai kabar, tapi penjaga arah. Kritik yang disampaikan dengan niat baik adalah bentuk kepedulian,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua IJP Lampung Abung Mamasa menilai satu tahun pertama kepemimpinan Mirza–Jihan sebagai fase krusial dalam membangun fondasi pembangunan berkelanjutan. Ia menegaskan masyarakat berhak mengetahui kinerja pemerintah, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD).
“Ini baru peletakan pondasi, belum maksimal, tetapi sudah terlihat arah kebijakan, terutama dalam memperkuat desa sebagai pusat pertumbuhan,” kata Abung.
Ia juga menepis anggapan bahwa IJP hanya menjadi corong pemerintah. Menurutnya, independensi tetap menjadi prinsip utama dalam menjalankan fungsi jurnalistik.
“Kami bersinergi, tapi tidak melemahkan daya kritis. Silakan mengkritik, tapi tetap proporsional dan profesional, tidak nyinyir,” tegasnya.