PORTALLNEWS.ID ( BANDAR LAMPUNG ) – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta RSUD dr. H. Abdul Moeloek (RSUDAM) meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mencegah praktik maladministrasi. Seluruh jajaran rumah sakit diminta memastikan pelayanan kepada pasien berjalan profesional, transparan, adil, dan sesuai standar.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan saat kegiatan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung di RSUD dr. H. Abdul Moeloek, Selasa (10/11/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur menyebut penilaian Ombudsman menjadi momentum untuk mengevaluasi kualitas pelayanan publik sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperbaiki.
“Penilaian Ombudsman pada tahun 2026 ini menjadi momentum bagi kita untuk melihat sejauh mana kualitas pelayanan publik telah berjalan dan apa saja yang masih perlu diperbaiki. Kita harus terbuka terhadap setiap proses penilaian, menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan pembenahan, serta memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti secara nyata,” demikian sambutan Gubernur yang dibacakan Marindo.
Menurutnya, pelayanan publik merupakan wajah pemerintah di hadapan masyarakat. Karena itu, setiap penyelenggara layanan harus memberikan pelayanan yang mudah diakses, memiliki kepastian, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Pada 2026, penilaian Ombudsman menyasar empat organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, yakni RSUD dr. H. Abdul Moeloek, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Sosial, serta Dinas Pendidikan.
Meski demikian, Gubernur mengingatkan bahwa tanggung jawab pelayanan publik tidak hanya berada pada empat OPD tersebut. Seluruh 48 OPD Pemprov Lampung juga harus menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Khusus RSUDAM sebagai rumah sakit milik pemerintah provinsi sekaligus rumah sakit rujukan utama di Lampung, Gubernur meminta manajemen memperkuat profesionalisme tenaga kesehatan, konsistensi penerapan standar pelayanan, keterbukaan informasi, serta efektivitas penanganan pengaduan pasien.
Ia juga meminta seluruh jajaran rumah sakit mempersiapkan proses penilaian secara serius dan memastikan setiap potensi maladministrasi dapat dicegah sejak awal.
Perhatian terhadap evaluasi tersebut juga berkaitan dengan capaian Pemprov Lampung pada 2025. Berdasarkan catatan pemerintah provinsi, Lampung memperoleh predikat Kualitas Tertinggi dalam penilaian pelayanan publik kategori pemerintah provinsi dan menjadi satu-satunya dari 38 provinsi yang meraih kategori tersebut.
Gubernur berharap capaian itu dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan melalui pembenahan pelayanan di seluruh perangkat daerah.
Sementara itu, Direktur RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Lukman Pura mengatakan, pihaknya terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui penguatan tata kelola rumah sakit, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyempurnaan standar pelayanan, serta optimalisasi pengelolaan informasi dan pengaduan masyarakat.
Menurut Lukman, pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan tindakan medis, tetapi juga kepastian layanan, keterbukaan informasi, sikap profesional, dan kemampuan rumah sakit merespons kebutuhan maupun keluhan masyarakat.
Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung Dodik Hermanto menjelaskan, penilaian tersebut bukan bertujuan mencari kesalahan penyelenggara pelayanan, melainkan mendorong perbaikan dan memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang berkualitas.
Dodik menilai RSUDAM memiliki tanggung jawab besar sebagai rumah sakit rujukan utama di Provinsi Lampung. Karena itu, penilaian diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan manajemen rumah sakit menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, terjangkau, dan terukur.
Dalam proses penilaian, tim Ombudsman akan melakukan wawancara dengan penyelenggara layanan, pemeriksaan lapangan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan salah satu poliklinik, serta pemeriksaan dokumen terkait perencanaan, standar pelayanan, dan pengelolaan pengaduan.
Tim juga akan mewawancarai masyarakat sebagai pengguna layanan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kualitas pelayanan yang diterima.
Dodik menambahkan, Ombudsman sebelumnya telah melakukan penilaian terhadap sejumlah rumah sakit umum daerah di kabupaten dan kota di Lampung selama hampir tiga bulan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup peninjauan RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro, rumah sakit di Tulang Bawang Barat, serta RSUD Krui di Kabupaten Pesisir Barat.
Ia berharap jajaran RSUDAM memberikan data dan informasi secara objektif serta transparan selama proses penilaian. Keluhan masyarakat, menurutnya, harus dipandang sebagai masukan untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan mutu pelayanan.
Melalui penilaian tersebut, Pemprov Lampung berharap evaluasi Ombudsman tidak hanya menghasilkan predikat atau penghargaan administratif, tetapi juga mendorong perubahan nyata dalam pelayanan kesehatan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih mudah, cepat, adil, transparan, dan berkualitas.