PORTALLNEWS.ID (Bandar Lampung) – Sekretaris Kota (Sekkot) Bandar Lampung Iwan Gunawan mengingatkan seluruh anggota aparatur sipil negara (ASN) untuk menjaga komitmen dan netralitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024.
“Serta tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dalam penyelenggaraan pemilu 2024, yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu serentak,” tegas Iwan Gunawan saat membacakan arahan Walikota Bandar Lampung pada Apel Siaga Menjelang Pemilu 2024, Senin (23/10/2023).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai elemen pemerintah, seperti perwakilan Bawaslu Provinsi Lampung, DPRD Kota Bandar Lampung, Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bawaslu Kota Bandar Lampung, para pejabat lingkungan TNI, Polri, serta anggota Forkopimda Kota Bandar Lampung.
Iwan menegaskan sikap netralitas ASN dalam pesta demokrasi pada Februari 2024 mendatang mengingat arti penting Pemilu bagi keberlangsungan kepemimpinan nasional, pemerintah dan pembangunan dalam mencapai tujuan negara.
“Perkokoh kerja sama yang harmonis dengan seluruh penyelenggara pemilu, unsur TNI, Polri dan segenap komponen masyarakat guna mewujudkan sinergi yang proaktif dalam rangka pelaksanaan pemilu 2024,” ujarnya.
Selain itu, dia juga mengingatkan ASN untuk memetakan setiap kerawanan yang berpotensi terjadi di setiap tahapan Pemilu dalam masyarakat sehingga bisa diantisipasi lebih dini.
“Juga tingkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman intoleransi, radikalisme serta kegiatan yang bersifat SARA selama pelaksanaan Pemilu,” tuturnya.
Pada kesempatan itu, Iwan mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak politik dengan memilih calon pemimpin yang dipercaya pada hari pemungutan suara 14 Februari 2024, dan menghindari tindakan golput yang justru akan mencemari terlaksananya pemilukada serentak.
Sementara, Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Hamid Badrul Munir berharap kegiatan Apel Siaga Menjelang Pemilu 2024 tersebut bukan sekedar seremonial, melainkan bentuk kesadaran bersama untuk mewujudkan proses demokrasi yang jujur, adil, dan transparan. Mengingat, rilis Bawaslu RI pada Agustus lalu menyatakan Provinsi Lampung masuk 5 besar provinsi di Indonesia yang rawan terjadinya politik uang.
“Saya berharap, deklarasi ini bukan hanya seremonial, tetapi menjadi kesadaran bersama para aparatur sipil negara dalam menegakkan aturan-aturan yang berlaku,” pungkas Hamid. (MG-3/R-1)
Recent Comments