PORTALLNEWS.ID ( Bandar Lampung ) – Rencana aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian ATR/BPN dan Gedung DPR RI Jakarta yang digagas tiga aliansi masyarakat Lampung resmi ditunda. Penundaan dilakukan karena seluruh anggota Komisi II DPR RI tengah menjalani masa reses hingga 17 Agustus 2025.
Keputusan ini diambil dalam forum urun rembuk di kantor LSM Keramat yang dihadiri tiga aliansi, yakni Aliansi Komando Aksi Rakyat (AKAR), Koalisi Rakyat Madani (KERAMAT), dan Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan (PEMATANK). Forum membahas situasi parlemen dan strategi lanjutan aksi.
“Aksi kami tunda karena seluruh anggota Komisi II DPR RI sedang reses. Namun, ini bukan akhir perjuangan kami. Kami akan menjadwalkan ulang dan tetap konsisten mengawal keputusan hasil RDPU,” kata Ketua AKAR Lampung, Indra Musta’in, Senin (4/8/2025).
Ketiga aliansi ini menegaskan akan terus mengawal hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang telah ditandatangani Wakil Ketua DPR RI dan empat Dirjen Kementerian ATR/BPN. Salah satu poin penting RDPU adalah perintah pengukuran ulang lahan HGU PT Sugar Group Companies (SGC).
“Kami tidak ingin hasil RDPU hanya jadi arsip di laci DPR. Harus ada tindak lanjut nyata dari komitmen tersebut,” tegas Indra.
Ketua LSM Keramat, Sudirman, menyebut perjuangan ini merupakan gerakan panjang yang telah berlangsung bertahun-tahun. Ia menilai konflik lahan dengan PT SGC sebagai bentuk ketimpangan agraria yang menjadi luka terbuka di Lampung.
“Ini bukan sekadar soal tanah, tapi tentang hak rakyat atas ruang hidup yang dirampas oleh kepentingan korporasi besar,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua LSM Pematank, Suadi Romli, menegaskan alasan yang disampaikan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam rapat koordinasi pekan lalu tidak menjadi soal. Menurutnya, karena permohonan ukur ulang datang dari DPR RI, pembiayaannya seharusnya menggunakan APBN.
“Kalaupun anggaran belum tersedia tahun ini, kami berharap DPR RI menganggarkannya di tahun berikutnya sesuai komitmen memperjuangkan aspirasi rakyat,” kata Suadi.
Para aktivis menilai pengukuran ulang HGU PT SGC akan menjadi momen penting untuk membuka tabir penguasaan lahan yang selama ini dinilai tidak transparan. Mereka berharap pemerintah pusat benar-benar serius menegakkan keadilan agraria.
“Kami akan terus bergerak. Aksi ke Jakarta tetap dilakukan setelah masa reses berakhir. Kami tidak akan diam,” tegas Suadi Romli.
Recent Comments