PORTALLNEWS.ID ( Bandar Lampung ) – Praktik korupsi yang menjerat banyak kepala daerah dinilai berkaitan erat dengan maraknya politik uang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung.
Pakar komunikasi politik dan pemilu Unila, Robi Cahyadi Kurniawan, menyebut pilkada langsung menciptakan hubungan take and give yang menormalisasi pemberian uang, barang, atau janji politik sebagai bagian dari kontestasi elektoral. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tercatat 167 kepala daerah terjerat kasus korupsi sepanjang 2004–2024.
“Publik kita sudah terbiasa. Setiap pemilihan selalu ada iming-iming uang, barang, atau janji. Lama-kelamaan ini tidak lagi dianggap penyimpangan, tapi justru menjadi bagian dari proses demokrasi,” ujar Robi dalam diskusi bertajuk “Pilkada Tidak Langsung: Menata Ulang Demokrasi dan Memutus Rantai Politik Uang” di Bandar Lampung, Kamis (22/1/2026).
Menurut Robi, kondisi tersebut secara tidak sadar “mendidik” masyarakat untuk memandang politik sebagai ruang transaksi. Akibatnya, pemilih kehilangan dorongan untuk menilai kualitas, kapasitas, dan integritas calon secara rasional.
“Pilkada langsung membuka ruang transaksi yang sangat luas di tingkat pemilih. Demokrasi akhirnya direduksi menjadi jual beli suara, dan masyarakat ikut terbiasa dengan pola itu,” katanya.
Ia menambahkan, dampak lanjutan dari politik uang adalah menguatnya polarisasi sosial. Kontestasi langsung yang melibatkan emosi massa kerap membelah masyarakat ke dalam kubu-kubu berseberangan yang sulit dipulihkan bahkan setelah pemilu berakhir.
“Polarisasi terjadi karena kontestasi dilepas sepenuhnya ke publik, sementara literasi politik kita belum siap. Perbedaan pilihan kemudian berubah menjadi konflik sosial,” jelas Robi.
Dalam konteks itu, Robi menilai pilkada tidak langsung berpotensi menjadi alternatif untuk meredam politik uang sekaligus menurunkan eskalasi konflik horizontal. Dengan berkurangnya interaksi langsung kandidat dan massa pemilih, ruang transaksi politik di tingkat akar rumput dinilai dapat ditekan.
Senada, pakar komunikasi Unila Ahmad Rudy Fardiyan menyoroti pola komunikasi politik dalam pilkada langsung yang cenderung eksploitatif. Menurutnya, pesan politik lebih banyak dibangun di atas sentimen, identitas, dan emosi, ketimbang argumentasi rasional.
“Keributan politik muncul karena persoalan dilepas ke publik yang belum siap secara literasi. Akhirnya masyarakat mudah dipanas-panasi dan terpolarisasi,” ujar Rudy.
Ia menilai, ketika masyarakat hanya diposisikan sebagai target mobilisasi suara, bukan sebagai subjek deliberasi, konflik sosial menjadi sulit dihindari. “Kalau masyarakat tidak terlibat langsung dalam kontestasi massa, potensi polarisasi bisa dikurangi. Itu salah satu kelebihan pilkada tidak langsung,” katanya.
Sementara itu, sosiolog Unila Aziz Amriwan melihat politik uang dan polarisasi sebagai bagian dari struktur sosial yang timpang. Ia menilai pilkada langsung justru memperkuat pola patronase karena elite lokal memanfaatkan kerentanan ekonomi masyarakat untuk mengunci pilihan politik.
“Ini kondisi yang sengaja dipelihara oleh elite politik agar pola transaksional terus berulang setiap lima tahun,” kata Aziz.
Menurutnya, masyarakat kerap disalahkan atas praktik politik uang, padahal akar persoalan terletak pada desain sistem dan perilaku elite. Karena itu, perubahan mekanisme pemilihan perlu dipertimbangkan untuk memutus pola pendidikan politik yang keliru.
“Solusinya bukan mencabut hak masyarakat, tetapi memperbaiki sistem agar warga tidak terus-menerus diposisikan sebagai objek transaksi dan konflik,” pungkas Aziz.