PORTALLNEWS.ID ( Bandar Lampung ) – Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana, membuka secara resmi Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara – Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Provinsi Lampung. Seminar yang bertema kritis ini dipusatkan di Aula Semergou, Kantor Walikota Bandar Lampung, pada Jumat (14/11/2025).
Seminar Nasional ini mengangkat tema sentral: “Peran HTN-HAN dan Tantangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Baru: dari Good Governance hingga Reformasi Birokrasi.” Tema ini sangat relevan dengan dinamika dan tuntutan pelayanan publik di era modern.
Kegiatan ini menarik perhatian karena dihadiri oleh sejumlah tokoh dan pakar hukum tata negara serta pemerintahan di tingkat nasional sebagai pemateri, di antaranya adalah:
- Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI
- Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI
- Deputi Kantor Komunikasi Kepresidenan
- Sekretaris Jenderal APHTN-HAN
Reformasi Birokrasi dan Kolaborasi Jadi Sorotan
Dalam sambutannya, Walikota Eva Dwiana menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan kalangan akademisi dalam mendukung pembangunan dan tata kelola di Kota Bandar Lampung.
Walikota berharap APHTN-HAN dapat terus berperan aktif dalam memberikan masukan, kajian ilmiah, serta kolaborasi yang konstruktif untuk kemajuan daerah. Ia melihat seminar ini sebagai langkah penting.
“Seminar ini menjadi langkah awal untuk memperkuat kerja sama dalam bidang penelitian, pengabdian masyarakat, serta perumusan kebijakan publik,” ujarnya.
Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang kuat secara hukum dan efektif dalam implementasinya, sehingga dapat meningkatkan kualitas good governance dan mempercepat proses reformasi birokrasi di lingkungan Pemkot Bandar Lampung.
Acara seminar ditutup dengan momen yang cair ketika Walikota Eva Dwiana membagikan doorprize kepada mahasiswa yang berhasil menjawab pertanyaan saat sesi interaktif. Aksi ini menunjukkan perhatian Walikota terhadap antusiasme generasi muda dan akademisi dalam diskusi tentang hukum dan pemerintahan.