PORTALLNEWS.ID ( Bandar Lampung) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana, menerima kunjungan visitasi dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik Tahun 2025. Kunjungan ini berlangsung di Ruang Rapat UPTD PPA Kota Bandar Lampung, Rabu (12/11/2025).
Kunjungan Komisi Informasi Provinsi Lampung ini merupakan bagian esensial dari proses penilaian tahunan yang bertujuan mengukur sejauh mana Pemkot Bandar Lampung telah menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Pada kesempatan tersebut, Bidang Komunikasi dan Informasi Dinas Kominfo Kota Bandar Lampung telah menyelesaikan pengisian kuesioner monev sebagai bagian dari tahapan awal kegiatan. Hal ini menunjukkan kesiapan Pemkot dalam menyajikan data dan bukti praktik keterbukaan informasi yang telah dilakukan.
Walikota Tegaskan Komitmen Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel

Kunjungan dari Komisi Informasi Provinsi Lampung disambut langsung oleh Walikota Eva Dwiana. Walikota menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serius Komisi Informasi terhadap pelaksanaan keterbukaan di Kota Bandar Lampung.
Walikota Eva Dwiana menegaskan bahwa Pemkot Bandar Lampung memiliki komitmen tinggi untuk terus meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Ia menekankan bahwa keterbukaan ini adalah bentuk tanggung jawab Pemkot dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel. Tiga pilar ini dianggap Walikota sebagai fondasi utama untuk mencapai kepercayaan publik dan dukungan masyarakat terhadap program-program pembangunan.
Melalui proses monev ini, Walikota berharap Pemkot dapat menerima masukan konstruktif untuk memperbaiki mekanisme penyampaian informasi, sehingga publik dapat lebih mudah mengakses data dan kebijakan pemerintah daerah. Keterbukaan informasi dianggap vital untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan kota.






Recent Comments