PORTALLNEWS.ID ( Lampung Timur ) — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan komitmen pemerintah menuntaskan konflik gajah dan manusia di Taman Nasional Way Kambas (TNWK) melalui pembangunan batas kawasan permanen berbasis kajian teknis dan aspirasi masyarakat desa penyangga.
Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Dialog Gerakan Bersatu dengan Alam dalam rangka mitigasi konflik gajah dan manusia di Balai TNWK, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, Sabtu (24/1/2026).
“Kita datang untuk mendengar langsung masyarakat yang paling terdampak. Solusi ke depan harus berangkat dari kondisi riil di lapangan, bukan sekadar seremonial,” tegas Gubernur.
Ia menyatakan konflik yang berlangsung puluhan tahun itu tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan sementara. Pemerintah menargetkan pembangunan batas permanen sepanjang hampir 60–70 kilometer, disesuaikan dengan karakter wilayah seperti rawa, sungai, dan tanah keras.
“Tim teknis segera melakukan feasibility study. Pembatas harus kuat, ramah lingkungan, tidak mengganggu pergerakan gajah, dan tidak merugikan masyarakat,” ujarnya.
Gubernur juga mengungkapkan perhatian serius pemerintah pusat terhadap konflik di Way Kambas. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto menjadikan isu tersebut sebagai prioritas nasional, bahkan dibahas dalam kerja sama strategis di Inggris bersama Raja Charles III.
“Way Kambas akan menjadi percontohan konservasi untuk 57 taman nasional di Indonesia,” katanya.
Dengan luas sekitar 125.000 hektare dan berbatasan langsung dengan wilayah permukiman hampir 800 ribu jiwa, TNWK dinilai memiliki kompleksitas tinggi. Keberhasilan mitigasi di kawasan ini diharapkan menjadi model nasional.
Selain pembangunan batas kawasan, Pemprov Lampung akan memperkuat pengamanan dan pelibatan masyarakat. Saat ini, jumlah polisi hutan di TNWK tercatat hanya 39 orang.
“Kita akan bentuk satgas desa dan kemitraan konservasi. Masyarakat bukan objek, tetapi mitra utama menjaga hutan dan satwa,” tegas Gubernur.
Dukungan juga disampaikan Panglima Komando Daerah Militer XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi yang menyatakan kesiapan TNI membantu melalui karya bakti pembangunan infrastruktur dan patroli humanis.
Dalam dialog, sejumlah kepala desa menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah. Mereka berharap langkah konkret segera terealisasi, termasuk perlindungan bagi petani yang lahannya terdampak konflik satwa.
Dialog tersebut menandai pendekatan baru penanganan konflik satwa-manusia yang lebih terintegrasi, mengedepankan keseimbangan antara perlindungan satwa liar, keselamatan warga, dan keberlanjutan kawasan konservasi. Way Kambas pun diproyeksikan menjadi laboratorium kebijakan mitigasi konflik berbasis ekologi dan kesejahteraan masyarakat.