PORTALLNEWS.ID ( Pesisir Barat ) – Bupati Pesisir Barat (Pesibar) Agus Istiqlal menghadiri rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan agenda Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2024.
Rapat tersebut diadakan di ruang paripurna DPRD Pesibar pada Jumat (2/8/2024).
Rapat paripurna ini dihadiri oleh 16 dari 25 anggota DPRD dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Agus Cik, Wakil Bupati, A. Zulqoini Syarif Staf Ahli Bupati, para Asisten, Forkopimda Pesibar, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Camat juga turut hadir dalam rapat tersebut.
Dalam penyampaiannya, Bupati Agus Istiqlal memberikan jawaban atas pandangan umum Fraksi NasDem, dengan menyatakan bahwa proses penyusunan APBD telah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemkab Pesibar telah melakukan berbagai upaya intensifikasi, ekstensifikasi, serta inovasi melalui kerja sama dengan berbagai instansi terkait. Jawaban ini juga mencakup poin 1 dan poin 3 dari pandangan Fraksi PDI-Perjuangan.
“Sementara itu, terkait pandangan Fraksi NasDem mengenai daerah yang otonom, di mana seharusnya memiliki kemampuan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemkab Pesibar akan memperhatikan hal ini.
Jawaban ini juga mencakup poin 3 dari pandangan Fraksi Golkar-Perindo,” ujar Bupati Agus Istiqlal.
Bupati Agus Istiqlal juga menanggapi harapan agar kebijakan belanja daerah dalam APBD Perubahan berfokus pada efisiensi melalui refocusing pada kegiatan prioritas dan lebih produktif sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Bupati menekankan pentingnya kerja keras, cerdas, dan ikhlas dari semua OPD terkait dengan pajak dan retribusi untuk mencapai target yang maksimal.
Terkait pandangan umum Fraksi PDI-Perjuangan mengenai misi pendidikan dan kesehatan, Bupati Agus Istiqlal menjelaskan bahwa hal ini sudah tercantum dalam dokumen RPJMD pada misi satu yaitu peningkatan SDM dan akan menjadi perhatian bagi Pemkab Pesibar.
Untuk jawaban atas pandangan umum Fraksi PKB, Bupati Agus Istiqlal menjelaskan bahwa penambahan belanja terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, dan modal.
Rincian lebih lanjut akan dibahas pada tingkat komisi dan Badan Anggaran (Banang). Fraksi PKB juga meminta penjelasan terkait penggunaan dana operasi sebesar Rp29.206.627.682, yang mencakup pembayaran tarif efektif rata-rata pajak PPh 21, kekurangan tunjangan tambahan penghasilan pegawai, dan lainnya.
Menjawab pertanyaan dari Fraksi PKB terkait penyelesaian kantor pemerintah daerah di tahun 2024, Bupati Agus Istiqlal menyatakan bahwa jumlah anggaran untuk pembangunan gedung B dan C adalah Rp35,5 Miliar.
Mengenai permintaan agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berhati-hati dalam penyusunan APBD Perubahan 2024, Pemkab Pesibar akan memperhatikan hal tersebut dan mengakomodir kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai prioritasnya.
Dalam hal penertiban penggunaan Kendaraan Dinas (Randis) sesuai peruntukannya, Pemkab Pesibar telah menindaklanjuti dengan surat teguran. Terkait pembangunan SDN 51 Krui Pekon Biha yang dinilai miris, proposal rehabilitasi ruang kelas sudah diajukan dan perbaikan diusulkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 2025.
Fraksi Demokrat mengingatkan Pemkab Pesibar agar kembali pada azas profesional, terbuka, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran. Pemkab Pesibar juga akan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aplikasi Sai Batin, serta memastikan perbaikan jalan Kapten Yazid Aziz yang menghubungkan Pekon Paku Negara dengan Pekon Biha dianggarkan pada RKA DPUPR Tahun 2025.
Bupati Agus Istiqlal juga menjawab pertanyaan Fraksi Demokrat mengenai jaminan harga komoditi agar memberikan dampak positif bagi petani. DKPP telah berkoordinasi dengan Bulog untuk menyerap beras pada panen raya dengan harga sesuai Peraturan Bapanas. Penetapan harga kelapa sawit juga dilakukan sesuai Permentan untuk melindungi pekebun.
Jawaban lainnya menekankan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan daerah, seperti pengembangan sektor pariwisata, peningkatan investasi, dan optimalisasi aset daerah. Pemkab Pesibar akan memastikan efisiensi dalam pengelolaan belanja daerah dan menghindari pembiayaan yang menambah beban keuangan masa depan.
Bupati Agus Istiqlal menutup dengan menjawab pertanyaan Fraksi Golkar-Perindo mengenai sektor yang mendorong peningkatan PAD sebesar Rp38 Milyar dan alokasi anggaran untuk infrastruktur sebesar Rp87.036.380.700.
Capaian visi misi daerah pada triwulan 2 Tahun 2024 mencapai 37,99 persen dengan realisasi anggaran 36,52 persen, meski rendahnya capaian disebabkan output dan outcome program terealisasi pada triwulan 3 dan 4.
(Pascal)
Recent Comments