PORTALLNEWSID ( Pesisir Barat ) – Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Pemberantasan Korupsi Wilayah Lampung yang digelar di Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Rabu (5/11/2025).
Rakor ini dihadiri langsung oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto, Gubernur–Wakil Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal – Jihan Nurlela, jajaran Forkopimda, bupati/wali kota se-Lampung, pimpinan OPD, serta DPRD dan instansi terkait lainnya.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengapresiasi keseriusan Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Ini kegiatan luar biasa. Tidak hanya menghadirkan bupati dan wali kota, tetapi seluruh pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pencegahan korupsi tidak boleh hanya bertumpu pada penindakan. Pemerintah daerah harus memperkuat transparansi dan akuntabilitas agar setiap kebijakan publik dapat dipertanggungjawabkan.
“Integritas adalah kunci agar pelayanan publik berjalan baik dan menyejahterakan masyarakat,” kata Setyo.
KPK menilai Lampung telah menunjukkan capaian positif melalui digitalisasi layanan, penguatan pengawasan, serta peningkatan indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI).
Direktur Kordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, mengatakan MCP Pemprov Lampung pada 2025 mencapai 80, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 40.
Sementara itu, nilai SPI daerah di Lampung juga menunjukkan peningkatan, dengan Pringsewu (75,73), Metro (75,59), Lampung Selatan (71,68), Tulang Bawang (72,24), dan Pemprov Lampung (67,52).
“Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menutup celah korupsi melalui digitalisasi, sertifikasi aset, dan penguatan pengawasan,” jelas Bahtiar.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa pencegahan korupsi hanya bisa berhasil melalui kolaborasi lintas sektor.
“Tanpa integritas, kebijakan tidak akan berpihak kepada masyarakat. Pemerintah harus menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh aparatur untuk terus memperbaiki kinerja dan membangun kepercayaan publik demi kemajuan Lampung.
“Lampung tidak akan maju jika tidak ada upaya memperbaiki diri. Pemerintah harus menjadi motor kolaborasi dengan pengusaha, petani, dan masyarakat,” katanya.
Rakor ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh pemerintah daerah di Lampung untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Recent Comments