PORTALLNEWS.ID ( Pesisir Barat ) – Wakil Bupati Pesisir Barat, Irawan Topani, menghadiri rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian Jawaban Fraksi-Fraksi atas Tanggapan Pemerintah terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Tahun Anggaran 2025, di Ruang Paripurna DPRD, Jumat (7/11/2025).
Dua ranperda tersebut yaitu Ranperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan Ramah Anak.
Fraksi NasDem Soroti Anggaran dan Sanksi
Juru Bicara Fraksi NasDem, Ikam Mulhak, menekankan bahwa ranperda harus memiliki implementasi yang jelas, terutama terkait:
- Kepastian alokasi anggaran untuk program disabilitas.
- Penegasan sanksi bagi pemerintah daerah atau BUMD yang tidak memenuhi kuota 2% pekerja disabilitas.
- Penguatan kompetensi guru pendidikan inklusif.
- Mekanisme distribusi alat bantu kesehatan yang lebih transparan.
Fraksi NasDem meminta agar seluruh catatan krusial ini diperkuat melalui Peraturan Bupati demi memastikan ranperda memberi dampak nyata.
Fraksi PDI Perjuangan Tekankan Pentingnya Sosialisasi
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Mat Muhizar, menilai dua ranperda tersebut harus dibarengi sosialisasi menyeluruh agar manfaatnya dirasakan masyarakat, termasuk warga yang tinggal di kawasan hutan atau wilayah terpencil.
Fraksi PPP: Wujud Keseriusan Pemerintah
Fraksi PPP melalui Yeni Ernida menyebut ranperda ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperjuangkan hak penyandang disabilitas sekaligus memperkuat implementasi pendidikan inklusif.
Fraksi PKB Dukung Penuh Ranperda
Juru Bicara Fraksi PKB, Edy Yurson, menegaskan dukungan penuh dan meminta agar pemerintah segera menyosialisasikan perda setelah disahkan. Menurutnya, ranperda akan menjadi dasar penting pemenuhan hak disabilitas mulai dari pendidikan hingga ketenagakerjaan.
Fraksi Golkar dan AIR Harapkan Pembahasan Berlanjut
Fraksi Golkar melalui Yulyan Putra berharap pembahasan berjalan efektif sehingga kedua ranperda benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Sementara Fraksi Amanat Indonesia Raya (AIR) melalui Sahrul Jaya memastikan ranperda sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan siap diterapkan demi mewujudkan Pesibar yang maju dan berkeadilan.
Rapat paripurna ditutup dengan ajakan seluruh fraksi agar pembahasan ranperda dilakukan secara komprehensif bersama pemerintah daerah, sehingga produk hukum yang lahir benar-benar memberi manfaat luas bagi masyarakat Pesisir Barat.