PORTALLNEWS.ID ( Bandar Lampung ) – Pemerintah Provinsi Lampung mendorong daerahnya menjadi pusat hilirisasi pangan nasional untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Upaya tersebut dilakukan dengan mengembangkan industri pengolahan komoditas pertanian hingga tingkat desa agar nilai tambah tidak keluar dari daerah.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan kerja Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Rachmat Pambudy di Kantor Gubernur Lampung, Jumat (24/7/2026).
“Kami ingin membangun dari desa. Pertumbuhan ekonomi harus terjadi di desa, uang harus berputar di desa, dan seluruh potensi pertanian yang dimiliki Lampung harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” kata Gubernur.
Menurut Rahmat, sekitar 70 persen penduduk Lampung menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengan luas wilayah sekitar 3,3 juta hektare, Lampung memiliki berbagai komoditas unggulan yang menjadi penopang ekonomi sekaligus bagian penting dari ketahanan pangan nasional.
Produksi padi Lampung berada di peringkat keenam nasional dengan surplus sekitar 900 ribu ton beras. Jagung berada di peringkat kelima nasional, sementara sekitar 70 persen produksi singkong nasional berasal dari Lampung. Lampung juga menjadi salah satu sentra produksi nanas, selain tebu, kopi, lada, kakao, pisang, kelapa sawit, dan peternakan.
Namun, Gubernur menilai besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan nilai tambah bagi masyarakat karena sebagian komoditas masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah.
Untuk mengatasi persoalan itu, Pemprov Lampung menyiapkan sejumlah program, antara lain pembangunan Pupuk Hayati Cair di sekitar 2.500 desa dan fasilitas pengering atau dryer di 500 desa.
Pupuk hayati tersebut ditargetkan meningkatkan produktivitas pertanian hingga 15–30 persen. Sementara fasilitas dryer diharapkan mampu menjaga kualitas dan masa simpan hasil panen, menstabilkan pasokan, serta meningkatkan posisi tawar petani.
Pemprov Lampung juga mengembangkan program Desaku Maju yang mengintegrasikan proses hilirisasi komoditas di tingkat desa. Komoditas seperti jagung, kopi, kakao, padi, dan singkong akan diolah menjadi produk bernilai tambah sebelum dipasarkan.
Menurut Rahmat, pengembangan industri berbasis desa juga dapat mendukung kebutuhan program nasional, termasuk penyediaan bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain hilirisasi, Pemprov Lampung memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui program vokasi, kelas migran, dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja.
Gubernur juga mengusulkan pembentukan National Cassava Center di Lampung sebagai pusat riset dan pengembangan singkong nasional. Pusat tersebut diharapkan mampu menghasilkan varietas unggul, meningkatkan produktivitas hingga 35–50 ton per hektare, serta memperkuat daya saing industri tapioka Indonesia.
Rahmat menambahkan, perbaikan harga gabah, jagung, dan singkong turut mendorong peningkatan pendapatan petani dan aktivitas ekonomi di pedesaan. Kondisi tersebut antara lain terlihat dari meningkatnya pembelian kendaraan bermotor, alat mesin pertanian, serta jumlah hewan kurban pada Idul Adha 2026.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyambut positif arah pembangunan Lampung yang menempatkan desa dan hilirisasi sebagai kekuatan utama pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, pendekatan tersebut sejalan dengan strategi pembangunan nasional yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
“Bappenas siap mendukung berbagai perencanaan pembangunan Lampung,” kata Rachmat.
Ia bahkan memproyeksikan Lampung menjadi model pembangunan berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) dengan kekuatan utama pada hilirisasi sektor pertanian.
Rachmat meminta jajaran deputi Bappenas menindaklanjuti berbagai usulan Pemprov Lampung, termasuk pengembangan kawasan industri pangan, peningkatan produktivitas pertanian, serta penguatan hilirisasi berorientasi ekspor dan berkelanjutan.
Usai pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bersama para bupati dan wali kota se-Provinsi Lampung. Forum tersebut menjadi ruang bagi pemerintah daerah menyampaikan berbagai persoalan dan usulan pembangunan kepada Bappenas sebagai bahan penyusunan kebijakan nasional.
Sinergi pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu mempercepat hilirisasi pertanian, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung yang lebih merata.