PORTALLNEWS.ID ( Bandar Lampung ) – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta seluruh pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memperkuat kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, UMKM, petani, peternak, nelayan, dan pelaku ekonomi desa.
Menurut Mirza, MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan asupan gizi anak, tetapi juga harus menjadi penggerak ekonomi masyarakat di tingkat desa.
“Program MBG bukan hanya soal menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi dan penguatan desa. Karena itu, seluruh pihak harus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di tingkat bawah,” ujar Mirza saat menghadiri Pengukuhan Pengurus Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) DPD Provinsi Lampung dan DPD Kabupaten/Kota se-Lampung di Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung, Senin (22/6/2026).
Mirza mengatakan keterlibatan pelaku usaha lokal penting agar perputaran anggaran MBG tidak hanya berhenti pada dapur penyedia makanan. Bahan baku makanan diharapkan dapat dipasok dari hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk UMKM lokal.
Ia mengaku menerima masukan dari sejumlah kepala desa mengenai dapur MBG yang belum sepenuhnya terhubung dengan rantai ekonomi desa. Karena itu, pemerintah daerah mendorong terbentuknya kemitraan antara pengelola dapur MBG dengan BUMDes, koperasi desa, kelompok tani, peternak, nelayan, dan UMKM.
“Kalau ada BUMDes atau pelaku usaha desa yang belum siap, jangan ditinggalkan. Mereka harus dibina agar mampu berkembang dan menjadi bagian dari rantai pasok program ini,” katanya.
Dorong Peningkatan Gizi Anak
Selain dampak ekonomi, Mirza menilai MBG memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Lampung.
Menurutnya, kecukupan gizi dan konsumsi protein menjadi faktor penting dalam mendukung kualitas pendidikan dan produktivitas generasi muda.
Lampung memiliki sumber pangan dan protein yang melimpah, seperti ayam, telur, ikan, jagung, dan berbagai komoditas pertanian. Namun, konsumsi protein masyarakat dinilai masih perlu ditingkatkan.
“Kita memiliki sumber protein yang melimpah, tetapi konsumsi protein masyarakat masih rendah. Kondisi ini berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan produktivitas masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, program MBG diharapkan dapat memperluas akses anak-anak terhadap makanan bergizi, terutama di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan daya beli.
Pengawasan Diperkuat
Mirza juga meminta pengelola dapur MBG menjaga kebersihan, keamanan pangan, dan tata kelola program secara transparan.
Pemerintah Provinsi Lampung akan memperkuat pengawasan bersama pihak terkait untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai ketentuan. Setiap temuan penyimpangan, kata dia, akan ditindaklanjuti secara serius.
Pada kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov Lampung, Badan Gizi Nasional (BGN), mitra penyelenggara MBG, BUMDes, dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Kesepakatan itu menjadi langkah untuk memperkuat keterlibatan ekonomi desa dalam rantai pasok MBG, termasuk pemanfaatan produk pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM lokal.
Kejaksaan Ingatkan Pengelolaan Transparan
Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryo Wibowo menegaskan MBG merupakan program prioritas nasional yang harus dijalankan secara profesional dan transparan.
Ia mengingatkan seluruh pihak agar tidak menjadikan MBG semata-mata sebagai sarana mencari keuntungan dengan mengorbankan kualitas layanan.
“Program ini menggunakan uang rakyat yang ditujukan untuk kepentingan anak-anak Indonesia. Karena itu jangan sampai ada pihak yang menyalahgunakan kewenangan ataupun mencari keuntungan dengan mengorbankan kualitas layanan,” kata Danang.
Menurut Danang, praktik korupsi, gratifikasi, maupun penyalahgunaan anggaran dapat berimplikasi hukum apabila terbukti merugikan keuangan negara.
Ia juga meminta keamanan pangan menjadi perhatian utama. Pengelola dapur harus memastikan seluruh makanan memenuhi standar kebersihan dan kualitas untuk mencegah terjadinya keracunan.
Danang mendukung keterlibatan BUMDes, koperasi, petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha desa dalam rantai pasok MBG. Ia berharap MoU dan PKS yang telah ditandatangani tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi diwujudkan dalam kerja sama nyata.
APPMBGI Siap Kawal MBG
Ketua Umum DPP APPMBGI Abdul Rivai Ras menyatakan organisasinya siap menjadi mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan MBG, termasuk di Lampung.
APPMBGI, kata dia, menjadi wadah kolaborasi pengusaha, pengelola dapur, dan pemangku kepentingan untuk mendukung standardisasi, pengawasan, serta keberlanjutan program.
Sementara itu, Ketua DPD I APPMBGI Lampung Gandhi Liyorba Indra menyatakan komitmennya menjaga kualitas layanan dan memastikan seluruh anggota menjalankan MBG sesuai ketentuan.
Dengan kolaborasi pemerintah, APPMBGI, BUMDes, koperasi, petani, nelayan, dan UMKM, pelaksanaan MBG di Lampung diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak, tetapi juga memperluas perputaran ekonomi dan manfaat program hingga ke desa.