PORTALLNEWS.ID ( Bandar Lampung ) – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Lampung periode 2026–2031 dalam Musyawarah Daerah (Musda) HKTI Lampung yang digelar di Gedung Balai Keratun, Bandar Lampung, Jumat (31/7/2026).
Musda tersebut juga dirangkaikan dengan pelantikan pengurus 15 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HKTI se-Provinsi Lampung. Kegiatan dihadiri jajaran Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI, pengurus DPD dan DPC, unsur Forkopimda, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan sektor pertanian.
Dalam kesempatan tersebut, Rahmat Mirzani Djausal mendorong HKTI Lampung memperkuat konsolidasi organisasi dan mengambil peran strategis dalam mempercepat hilirisasi pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani.
Menurutnya, sektor pertanian memiliki posisi penting bagi perekonomian Lampung. Dari luas wilayah sekitar 3,3 juta hektare, sekitar 1,8 juta hektare dimanfaatkan untuk budidaya tanaman pangan dan perkebunan. Sektor tersebut juga menjadi sumber penghidupan sekitar 1,6 juta keluarga.
Gubernur mengatakan sejumlah kebijakan yang berpihak kepada petani mulai memberikan dampak positif, antara lain kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah serta membaiknya harga sejumlah komoditas seperti jagung, kopi, dan singkong.
“Petani tidak mungkin bisa maju tanpa hilirisasi, dan hilirisasi membutuhkan peran pengusaha yang didukung daya saing tinggi. Kita harus menguasai pasar global dengan ongkos produksi yang murah dan kuantitas masif,” ujar Mirza.
Untuk memperkuat sektor pertanian, Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan sejumlah program, di antaranya penerapan pupuk organik cair (POC) di 2.000 desa, penyediaan 500 unit mesin pengering hasil pertanian, pembangunan silo penyimpanan di tingkat kecamatan, serta pemberian 2.500 beasiswa bagi anak-anak petani.
Mirza berharap HKTI mampu menjadi wadah yang memperkuat produktivitas petani, memperjuangkan harga yang adil, mempercepat hilirisasi, serta menyiapkan generasi muda untuk melanjutkan pembangunan sektor pertanian.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPN HKTI Abdul Kadir Karding mengatakan pemerintah menempatkan pertanian sebagai sektor strategis dalam upaya mencapai swasembada pangan nasional.
Menurutnya, pertanian tidak hanya berkaitan dengan komoditas ekonomi, tetapi juga menyangkut kepentingan dan ketahanan nasional. Pemerintah, kata dia, berkomitmen menjaga harga sekaligus meningkatkan produksi di tingkat petani.
Di sektor hilir, Badan Karantina Nasional juga mendorong percepatan ekspor sejumlah produk pertanian unggulan Lampung, seperti gula, jagung, dan tapioka.
“Kalau bisa cepat kenapa harus lama, kalau bisa mudah kenapa harus dipersulit. Urusan karantina dan ekspor kita buat cepat, yang penting aman dan memenuhi standar bagi negara pembeli,” tegas Abdul Kadir.
Melalui kepemimpinan baru dan sinergi pemerintah, HKTI, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya, sektor pertanian Lampung diharapkan semakin produktif, memiliki nilai tambah, dan mampu bersaing di pasar global sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.