PORTALLNEWS.ID ( Bandar Lampung ) – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, M. Firsada, mewakili Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Lampung Tahun 2025, yang digelar di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung, Selasa (3/6/2025).
Dalam sambutannya, M. Firsada menegaskan bahwa reforma agraria tidak sebatas pembagian sertifikat tanah. Lebih dari itu, reforma agraria juga menyangkut penyediaan akses pendukung seperti infrastruktur, pasar, modal, hingga teknologi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Reforma agraria harus dilihat secara utuh. Penataan aset harus dibarengi penataan akses, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023,” ujarnya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan program ini, serta berharap Rakor GTRA mampu melahirkan kebijakan konkret dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Ketua Pelaksana Rakor, Ramli—yang juga Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan pada Kanwil BPN Lampung—menyampaikan bahwa fokus utama Rakor kali ini meliputi:
- Penguatan kapasitas GTRA kabupaten/kota sesuai Perpres No. 62 Tahun 2023 dan Permenko Perekonomian No. 11 Tahun 2024,
- Peningkatan sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan,
- Integrasi program dan data untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria secara komprehensif.
“Rakor ini diharapkan menghasilkan kesepahaman dan kesepakatan bersama yang akan dituangkan dalam berita acara bersama,” jelas Ramli.
Sementara itu, Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Lampung, Hasan Basri Natamenggala, menyebut tema Rakor selaras dengan salah satu dari tiga cita utama Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2025–2030, yakni menjadikan Lampung sebagai Lumbung Pangan Nasional serta membangun ekosistem ekonomi berbasis desa.
“Keberhasilan reforma agraria hanya bisa dicapai dengan kolaborasi antarlembaga. Kami harap Rakor ini memperkuat sinergi dan menghasilkan kebijakan yang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Hasan.
Rakor GTRA ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, OPD Provinsi Lampung, Kepala Kantor Pertanahan se-Lampung, narasumber, serta tamu undangan lainnya.
Recent Comments