PORTALLNEWS.ID ( Bandar Lampung ) — Pendidikan di Provinsi Lampung memasuki babak baru. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) meluncurkan sejumlah kebijakan strategis yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
Kepala Disdikbud Lampung, Thomas Amirico, menegaskan langkah tersebut diambil sebagai respons atas keluhan warga sekaligus upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
Salah satu kebijakan utama adalah penghapusan uang komite di jenjang SMA dan SMK, yang selama ini dinilai membebani orang tua. Sebagai gantinya, pembiayaan sekolah ditopang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Pro dan kontra pasti ada, tetapi kebijakan ini lahir untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Thomas dalam podcast bersama SMSI Kota Bandar Lampung, Selasa (16/9/2025)
Selain itu, Pemprov Lampung juga menuntaskan persoalan lama terkait penahanan ijazah. Sebanyak 23 ribu ijazah yang sempat tertahan kini sudah dibagikan kepada siswa.
“Ini kebijakan langsung dari Pak Gubernur sebagai bentuk kepedulian pada hak masyarakat memperoleh pendidikan layak,” tegasnya.
Disdikbud Lampung juga membenahi sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Jika sebelumnya lebih banyak mengandalkan zonasi, kini ditambahkan jalur prestasi berbasis teknologi melalui Computer Assisted Test (CAT) dan penilaian rapor yang lebih objektif.
“Kami ingin memastikan nilai sesuai dengan kemampuan siswa. Tidak ada lagi praktik titip-menitip atau manipulasi nilai. Kalau mau masuk sekolah unggulan, siswa harus berjuang lewat prestasi,” jelas Thomas.
Menurutnya, rangkaian perubahan ini bukan hanya solusi teknis, tetapi strategi jangka panjang untuk membangun generasi Lampung yang unggul.
“Pendidikan adalah investasi. Kita ingin memastikan investasi ini tepat sasaran, tidak membebani masyarakat, dan benar-benar menghasilkan sumber daya manusia berkualitas,” pungkasnya.
Recent Comments