PORTALLNEWS.ID ( Bandar Lampung ) – Pemerintah Provinsi Lampung terus mempercepat digitalisasi transaksi pemerintahan sebagai langkah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan publik. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menilai potensi ekonomi daerah yang besar belum sepenuhnya berkontribusi terhadap penerimaan daerah akibat masih adanya kebocoran transaksi dan lemahnya sistem pengawasan.
Hal itu disampaikan Gubernur saat membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Lampung di Mahan Agung, Bandar Lampung.
Menurut Mirza, nilai perputaran ekonomi Lampung pada 2025 mencapai sekitar Rp528 triliun. Namun, kontribusi terhadap PAD masih tergolong rendah karena belum didukung sistem transaksi yang terintegrasi dan transparan.
“Potensi ekonomi Lampung sangat besar, tetapi penerimaan daerah yang masuk masih belum maksimal. Karena itu digitalisasi menjadi langkah penting untuk memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah,” ujarnya.
Gubernur menjelaskan, sejumlah sektor ekonomi yang memiliki nilai transaksi tinggi, seperti pariwisata, perdagangan, hingga jasa, masih menyimpan potensi penerimaan yang belum tergarap optimal. Salah satu penyebabnya adalah sistem pembayaran yang masih dilakukan secara manual sehingga rentan terhadap kebocoran.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Lampung tengah mengembangkan aplikasi Lampung-In yang akan menjadi pusat layanan digital terintegrasi. Aplikasi tersebut dirancang untuk menghubungkan berbagai layanan pemerintah, mulai dari pembayaran pajak, layanan Samsat, pengaduan masyarakat, hingga pelayanan publik lainnya dalam satu platform.
Selain meningkatkan pendapatan daerah, digitalisasi juga diharapkan mampu mempercepat respons pemerintah terhadap berbagai keluhan masyarakat.
“Pelayanan harus cepat dan mudah diakses. Dengan sistem digital, pengaduan masyarakat bisa ditindaklanjuti lebih cepat sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat,” kata Mirza.
Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan bahwa transformasi digital bukan sekadar mengubah sistem pembayaran tunai menjadi non-tunai. Lebih dari itu, digitalisasi merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Ia juga mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk memperluas penggunaan transaksi digital di berbagai sektor, termasuk pasar tradisional, UMKM, transportasi, hingga layanan kesehatan.
“Kita perlu sistem yang terintegrasi sehingga masyarakat tidak kesulitan mengakses layanan. Digitalisasi harus memberikan kemudahan, bukan justru menambah kerumitan,” ujar Jihan.
Dukungan terhadap percepatan digitalisasi juga datang dari Bank Indonesia. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menyebut elektronifikasi transaksi pemerintah daerah menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
Pemprov Lampung optimistis transformasi digital yang dilakukan secara bertahap akan berdampak pada peningkatan PAD, perbaikan layanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota, perbankan, dan masyarakat, digitalisasi diharapkan menjadi fondasi baru pembangunan Lampung ke depan.