PORTALLNEWS.ID ( Bandar Lampung ) — Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat memimpin Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Kerja dan Program Prioritas Daerah serta Tata Kelola Pelayanan Publik Tahun 2026 di Kantor Gubernur Lampung, Kamis (12/2/2026). Rapat turut dihadiri Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan KPK Wilayah II.
Marindo mengapresiasi pendampingan KPK melalui instrumen MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention) yang dinilai efektif memastikan seluruh proses pemerintahan berjalan sesuai regulasi.
“Kami harus memastikan setiap kebijakan dan pelaksanaan program sesuai ketentuan,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, capaian MCSP Lampung mengalami peningkatan signifikan. Dari sebelumnya berada di peringkat 20-an, kini Lampung naik ke peringkat 5 tingkat provinsi se-Indonesia setelah validasi ulang.
Di bidang pelayanan publik, Pemprov Lampung juga meraih predikat kualitas tertinggi tanpa maladministrasi dalam Penilaian Opini Pelayanan Publik 2025 dari Ombudsman Republik Indonesia. Selain itu, Lampung memperoleh predikat BB (Sangat Baik) dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Sementara itu, Kasatgas Pencegahan Direktorat Korsup Wilayah II KPK, Untung Wicaksono, menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan etalase integritas pemerintah daerah.
“Kami mendorong perbaikan layanan publik, khususnya di sektor kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial, agar bebas dari penyimpangan,” ujarnya.
PIC Wilayah II KPK, Rusfian, menambahkan bahwa MCSP menjadi instrumen penting dalam menjaga sistem tata kelola pemerintahan tetap antikorupsi. Namun, ia mengingatkan bahwa tingginya nilai MCP atau SPI bukan jaminan mutlak bebas korupsi tanpa komitmen nyata dalam implementasi.
Rakor dilanjutkan dengan pemaparan dari sejumlah OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Melalui koordinasi ini, Pemprov Lampung berharap penguatan sistem pencegahan korupsi berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Recent Comments