PORTALLNEWS.ID ( Bandar Lampung ) – Pemerintah Provinsi Lampung memastikan penerbangan internasional perdana rute Bandar Lampung–Kuala Lumpur pada 12 Februari 2026 digelar tanpa menggunakan anggaran APBD.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyampaikan bahwa momentum ini menjadi langkah penting kebangkitan konektivitas global Lampung, sekaligus menjaga status Bandara Raden Inten II sebagai bandara internasional.
“Alhamdulillah, setelah melalui persetujuan Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, dan pihak terkait, Bandara Raden Inten II kembali berstatus internasional. Salah satu syaratnya adalah adanya penerbangan perdana dalam rentang waktu yang ditetapkan,” ujarnya, Rabu (11/2/2026).
Marindo menegaskan bahwa penerbangan ini merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan maskapai dan investor terhadap potensi pasar Lampung. Namun, ia memastikan tidak ada pembiayaan perjalanan dinas luar negeri dari APBD.
“Kita tidak ada perjalanan dinas ke luar negeri. Jika ada surat yang beredar, itu sifatnya imbauan untuk menyukseskan kegiatan ini. Tidak harus PNS yang terbang, tetapi mensosialisasikan kepada stakeholder, pelaku usaha, dan masyarakat yang memiliki kepentingan,” tegasnya.
Ia menambahkan, seluruh biaya keberangkatan menggunakan biaya pribadi masing-masing peserta.
Selain itu, Pemprov Lampung juga mengutus perwakilan untuk menjajaki kerja sama strategis dengan mitra di Malaysia. Kehadiran pelaku usaha dan stakeholder diharapkan memperkuat pesan bahwa Lampung siap membuka peluang investasi dan kolaborasi internasional.
Penerbangan langsung Bandar Lampung–Kuala Lumpur dinilai strategis untuk memangkas biaya logistik, mempermudah mobilitas pelaku usaha, serta membuka akses wisata, pendidikan, dan layanan keagamaan seperti umrah.
Dengan kembali beroperasinya rute internasional ini, Lampung menegaskan komitmennya sebagai gerbang Sumatera bagian selatan yang terhubung secara global, sekaligus mengajak masyarakat memanfaatkan peluang tersebut sebagai investasi jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi daerah.