PORTALLNEWS.ID ( Lampung Selatan ) – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat penyediaan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah. Dalam program tersebut, Lampung dipastikan akan menerima 10 ribu unit rumah pada 2026, meningkat signifikan dibandingkan bantuan bedah rumah tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 2.300 unit.
Komitmen itu mengemuka dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, serta perwakilan BTN, BP Tapera, PNM, SMF, Kemendagri, dan Pemerintah Provinsi Lampung di Gedung Parona, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Kamis (7/5/2026).
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengatakan rumah layak huni merupakan kebutuhan dasar yang berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakat dan kesejahteraan keluarga.
“Rumah adalah tempat lahirnya rasa aman, tempat anak-anak tumbuh dengan harapan, dan tempat keluarga membangun masa depan,” ujarnya.
Menurut Rahmat, Program 3 Juta Rumah yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto menjadi jawaban atas tingginya kebutuhan hunian masyarakat, terutama di Lampung yang angka kemiskinannya masih berada di atas rata-rata nasional.
Ia mengungkapkan, tahun lalu Lampung memperoleh sekitar 2.300 unit bantuan bedah rumah, sedangkan pada 2026 pemerintah pusat berkomitmen menambah menjadi 10 ribu unit rumah.
“Ini menjadi jawaban atas harapan masyarakat Lampung yang masih membutuhkan rumah layak huni,” katanya.
Rahmat menilai keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, perbankan, pengembang, hingga pelaku UMKM agar pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat berjalan lebih cepat.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan sektor perumahan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pembangunan rumah memberikan efek berganda terhadap investasi, industri konstruksi, hingga konsumsi rumah tangga.
Amalia juga mengungkapkan ekonomi Lampung pada Triwulan I 2026 tumbuh 5,58 persen, tertinggi dalam satu dekade terakhir, ditopang sektor pertanian yang tumbuh 12 persen serta meningkatnya industri pengolahan.
Meski demikian, kebutuhan rumah layak di Lampung masih cukup besar. Berdasarkan data BPS, terdapat sekitar 146.500 rumah tangga belum memiliki rumah sendiri dan sekitar 647 ribu rumah tangga masih menempati rumah tidak layak huni.
“Program pembangunan dan renovasi rumah sangat penting untuk mengurangi backlog perumahan di Lampung karena kebutuhan masyarakat terhadap hunian layak masih sangat besar,” jelas Amalia.
Dari sisi pembiayaan, Vice President BTN Mihardina Jati menyebut BTN telah menyalurkan pembiayaan perumahan senilai Rp5,4 triliun. Khusus wilayah Lampung dan sekitarnya, tercatat 2.042 calon debitur mengajukan KPR dengan nilai mencapai Rp268,86 miliar.
Anggota Komisi V DPR RI Muchlis Basri turut mengapresiasi peningkatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Lampung yang meningkat hampir lima kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Ia berharap bantuan tersebut terus diperluas, terutama bagi masyarakat pesisir dan pedesaan.
Kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan sektor swasta ini diharapkan mampu mempercepat penyediaan rumah layak huni sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat di Provinsi Lampung.