PORTALLNEWS.ID ( Bandar Lampung ) – Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada pengelolaan seluruh potensi ekonomi daerah dalam Kick Off Meeting Penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2027, Kamis (15/1/2026).
Dalam sambutannya di Balai Keratun Lantai III, Gubernur menargetkan pertumbuhan ekonomi Lampung mencapai 8 persen serta penurunan angka kemiskinan hingga 5 persen. Ia menegaskan, target tersebut tidak bisa dicapai jika pemerintah hanya berfokus pada belanja APBD.
Menurutnya, total APBD Provinsi dan kabupaten/kota di Lampung pada 2025 mencapai sekitar Rp32 triliun, sementara perputaran ekonomi daerah mencapai Rp520 triliun per tahun. Artinya, APBD hanya mengelola sekitar 6 persen dari total kapasitas ekonomi daerah.
“Kalau perencanaan hanya fokus membelanjakan APBD, berarti kita hanya mengatur enam persen ekonomi Lampung. Padahal tugas pemerintah adalah memastikan seluruh potensi ekonomi memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Gubernur juga menyoroti keterbatasan ruang fiskal akibat besarnya porsi belanja pegawai. Karena itu, pemerintah daerah harus memperkuat regulasi untuk mencegah kebocoran ekonomi keluar daerah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan per kapita Lampung berada di kisaran Rp4–5 juta per bulan. Namun, rata-rata pengeluaran konsumsi masyarakat hanya sekitar Rp1,3 juta per bulan, yang menunjukkan tingginya aliran dana keluar daerah.
“Dari total Rp528 triliun ekonomi Lampung, yang benar-benar beredar dan tersimpan di daerah tidak sampai 30 persen. Ini berdampak pada kemiskinan, terbatasnya lapangan kerja, dan lemahnya daya beli,” tegasnya.
Gubernur juga menyoroti struktur ekonomi yang belum inklusif, terutama di wilayah dengan PDRB tinggi tetapi tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih rendah. Ia menekankan pentingnya hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan agar memberi nilai tambah di dalam daerah.
Dari sekitar Rp150 triliun kontribusi sektor primer Lampung, baru Rp30–40 triliun yang diolah menjadi produk bernilai tambah. Sisanya masih dijual dalam bentuk bahan mentah, seperti kopi, gabah, dan jagung.
Ia mencontohkan kebijakan pelarangan pengiriman gabah keluar daerah yang mampu menahan potensi kebocoran ekonomi hingga Rp13 triliun per tahun.
“Dampaknya nyata. Kredit perbankan tumbuh, Rice Milling Unit berkembang, dan ribuan lapangan kerja tercipta,” ujarnya.
Dalam penyusunan RKPD 2027, Gubernur meminta kepala daerah dan Bappeda merancang pembangunan berbasis tujuan (goal-oriented), dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Program pemerintah juga harus menyasar kelompok Desil 1 hingga Desil 4 yang berjumlah sekitar 880 ribu jiwa sebagai prioritas pengentasan kemiskinan. Pemprov Lampung bahkan akan membentuk Satuan Tugas Percepatan Pengentasan Kemiskinan dengan target menurunkan angka kemiskinan menjadi 5 persen pada 2029.
“Kalau Desil 1 sampai 4 ini kita angkat, kemiskinan selesai. Perencanaan harus benar-benar berpihak dan berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.