PORTALLNEWS.ID ( Bandar Lampung ) – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meminta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memastikan program perluasan akses keuangan memberikan dampak nyata bagi masyarakat hingga tingkat desa. Hal itu disampaikan saat memimpin Rapat Pleno TPAKD Provinsi Lampung Semester I Tahun 2026 di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Kamis (11/6/2026).
Jihan menegaskan, keberhasilan TPAKD tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan. Program harus mampu memperluas akses pembiayaan masyarakat, meningkatkan pembiayaan UMKM, serta berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan dan pengangguran.
“Yang paling utama dari KPI TPAKD bukan sekadar banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi bagaimana akses keuangan benar-benar dapat menjangkau seluruh masyarakat hingga pelosok daerah, meningkatkan pembiayaan UMKM, serta memberikan dampak terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Jihan.
Menurut Jihan, akses layanan keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Potensi Lampung di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, UMKM, hingga ekonomi kreatif dinilai dapat berkembang lebih optimal jika didukung pembiayaan dan literasi keuangan yang memadai.
Ia juga menyoroti masih rendahnya pemanfaatan pembiayaan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), oleh pelaku UMKM di Lampung. Karena itu, TPAKD diminta mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan akses pembiayaan belum optimal, baik dari sisi informasi, administrasi, maupun faktor lainnya.
“Kita perlu membedah secara mendalam apa penyebab rendahnya akses pembiayaan ini. Apakah karena kurangnya informasi, kendala administrasi, atau faktor lainnya. Forum TPAKD harus mampu menghadirkan solusi yang konkret,” katanya.
Jihan juga meminta TPAKD berperan dalam mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung yang disebut masih berada di peringkat ke-26 dari 38 provinsi. Menurutnya, peningkatan kualitas ekonomi masyarakat melalui perluasan akses keuangan harus menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah.
“Pak Gubernur sangat fokus terhadap peningkatan IPM Lampung. Karena itu, seluruh program yang kita jalankan harus mampu menjadi pengungkit peningkatan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat inklusi keuangan Lampung pada 2025 mencapai 80,51 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan berada di angka 66,46 persen. Meski menunjukkan capaian positif, Jihan menilai angka tersebut masih perlu ditingkatkan melalui inovasi dan percepatan program.
Sejumlah program prioritas yang terus didorong TPAKD antara lain Kredit Usaha Rakyat (KUR), Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah, serta Desa Perekonomian Kuat dan Masyarakat Sejahtera (Desa PERKASA) yang disinergikan dengan Program Desaku Maju.
Jihan meminta perangkat daerah ikut mengawal pelaksanaan program hingga tingkat desa, kelurahan, RT, dan RW agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Lampung Otto Fitriandy melaporkan, sepanjang 2025 hingga Maret 2026, TPAKD Lampung telah melaksanakan 42 kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang menjangkau lebih dari 12.500 peserta di 14 kabupaten/kota.
TPAKD juga telah menggelar 25 kegiatan business matching melalui sejumlah program, antara lain Desa PERKASA, Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS), Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (Si Cantiks), dan Bank Sampah Sekolah.
Otto mengatakan TPAKD akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai lembaga untuk mengembangkan ekosistem ekonomi desa, termasuk melalui Program Desaku Maju, Desa Cantik, Smart Village, layanan keuangan digital, Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Nelayan Merah Putih, dan pengembangan desa wisata.
“Ke depan, TPAKD diarahkan menjadi orkestrator pengembangan ekonomi daerah. Kami berharap setiap desa memiliki produk unggulan dan ekosistem ekonomi yang mampu menciptakan kemakmuran masyarakat secara berkelanjutan,” kata Otto.
Rapat pleno tersebut juga dirangkaikan dengan pembekalan materi sertifikasi TPAKD untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam merancang, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program percepatan akses keuangan.
Melalui penguatan literasi dan inklusi keuangan, Pemprov Lampung berharap akses pembiayaan semakin merata, UMKM semakin berkembang, dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.