PORTALLNEWS.ID ( Bandar Lampung ) – Diduga tidak menjalankan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Pesawaran, Bacalon Wakil Bupati Pesawaran dari Partai Demokrat, Raden Fariq Iqbal Husein bakal menggugat KPU dan Bawaslu Pesawaran ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.
Diketahui, Raden Fariq Iqbal Husein yang ditunjuk mendampingi Elin Septiani untuk maju pemungutan suara ulang (PSU) di Pilkada Pesawaran.
Raden Fariq mengatakan, pihaknya sebagai pasangan calon dan partai politik akan melaporkan KPU Pesawaran dan Bawaslu Pesawaran ke DKPP karena dinilai mereka diduga kuat tidak menjalankan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terhadap pelaksanaan PSU Pilkada Pesawaran.
“Ini bermula saat pendaftaran kami tidak direspon oleh KPU, Padahal Partai Demokrat sudah mendaftar pada tanggal 10 Maret 2025, meski saat itu rekomendasi masih Elin -Supriyanto,” Kata Raden Fariq, Kamis malam (10/4/2025).
Raden Fariq menjelaskan, Partai Demokrat sebagai partai yang memiliki hak konstitusi pada tanggal 21 Maret 2025, akhirnya hadir lagi ke KPU Pesawaran bersama pasangan calon yang baru, dengan membawa berkas lengkap.
Namun saat pasangan Elin – Raden Fariq meminta tanda terima, KPU Pesawaran tidak memberikan tanda terima tersebut, dengan alasan sudah melewati tahapan, serta ingin konsultasi ke KPU Provinsi Lampung dan KPU RI.
Raden Fariq juga menyoroti amar putusan MK terhadap putusan pencalonan Aries Sandi, dimana putusannya membatalkan surat keputusan (SK) penetapan calon pada Pilkada Pesawaran 2024.
“Jadi ini secara otomatis bisa diartikan secara administratif itu sudah tidak berlaku. Namun sampai batas akhir dan kami punya data buku tamu dari KPU itu, ada satu pasangan calon yang tidak meregistrasi ulang atau memperbaharui rekomendasi partai,” jelas Raden Fariq.
Dengan sejumlah kejanggalan tersebut, menurut Raden Fariq pihaknya akan melaporkan dugaan-dugaan pembiaran daripada penyelenggara, agar tidak terjadi lagi PSU lagi nantinya.
Raden Fariq menilai, dugaan pembiaran tersebut ada celah hukum yang nantinya bisa digugat kembali ke MK. Walaupun ia saat ini bukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran, namun Partai Demokrat punya hak untuk menggugat hasil dari PSU Pilkada Pesawaran nantinya.
“Walaupun kami bukan pasangan calon, namun ketika ini tetap dijalankan oleh KPU maka Partai Demokrat punya hak untuk menggugat hasil dari PSU Pilkada Pesawaran nanti. Kami harap KPU Pesawaran agar lebih teliti dan KPU RI harus memantau pelaksanaannya,” ungkap Raden Fariq.
Lebih lanjut Raden Fariq mengungkapkan, selain menyoroti adanya pembiaran, pihaknya juga menyoroti tahapan yang harus dilakukan oleh KPU Pesawaran, namun tahapan tersebut tidak dilakukan.
“Tahapan tersebut yakni melakukan tahapan pengundian nomor urut ulang, karena dinilai memungkinkan diikuti lebih dari dua pasangan calon,” ucap Raden Fariq.
Raden Fariq menambahkan, harusnya KPU Pesawaran tidak buru-buru melaksanakan tahapan PSU, karena urgensinya amar putusan MK adalah perbaikan dalam tahap administratif agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
“Apabila hal itu tetap dilakukan, maka kami meyakini peluang untuk kembali digugat ke MK sangat besar untuk menang, sehingga nantinya yang dirugikan adalah masyarakat di Pesawaran,” imbuh Raden Fariq.
Recent Comments