PORTALLNEWS.ID ( Bandar Lampung ) – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara virtual dari Ruang Rapat Sakai Sambayan, Senin (20/10/2025).
Rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ini membahas percepatan realisasi belanja daerah untuk menjaga stabilitas inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam arahannya, Mendagri Tito menegaskan bahwa percepatan realisasi APBD menjadi kunci utama menggerakkan ekonomi daerah.
“Pemerintah melalui belanja daerah berperan penting dalam menjaga sirkulasi uang dan menggerakkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Tito mengungkapkan, total APBD nasional tahun 2025 mencapai Rp1.300 triliun, dengan rata-rata realisasi pendapatan daerah sebesar 70,27 persen, sementara realisasi belanja baru 56,07 persen.
Ia juga menyoroti masih tingginya dana pemerintah daerah yang mengendap di bank, mencapai Rp233 triliun, yang seharusnya segera dimanfaatkan untuk program produktif.
“Kalau dana itu dibiarkan mengendap, ekonomi daerah bisa terhambat. Uang harus segera digunakan untuk kegiatan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan, percepatan belanja daerah sangat penting agar uang publik benar-benar bekerja untuk rakyat.
Ia menyoroti bahwa dana daerah yang masih tersimpan di bank mencapai Rp234 triliun, menyebabkan perputaran ekonomi daerah melambat.
“Jangan tunggu akhir tahun baru belanja. Belanja pemerintah harus cepat dan produktif agar ekonomi daerah hidup,” ujar Purbaya.
Purbaya juga menyoroti perlunya peningkatan integritas tata kelola keuangan daerah, mengingat skor Survei Penilaian Integritas (SPI) nasional tahun 2024 baru mencapai 71,53, di bawah target 74.
Ia menegaskan, daerah dengan kinerja baik dan tata kelola bersih akan mendapatkan insentif tambahan Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun berikutnya.
Lampung Tunjukkan Kinerja Positif
Berdasarkan data realisasi keuangan per September 2025, Provinsi Lampung mencatat realisasi pendapatan 62,11 persen dan realisasi belanja 61,69 persen.
Capaian ini menempatkan Lampung di peringkat ke-8 nasional dalam kategori zona hijau realisasi APBD, bersama provinsi berprestasi lain seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta.
Selain itu, tingkat inflasi Lampung hanya 1,2 persen, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 2,65 persen. Angka ini menunjukkan efektivitas pengendalian harga di daerah dan keberhasilan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus menjaga kestabilan harga, mempercepat penyerapan anggaran, serta memastikan setiap program pembangunan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Recent Comments