PORTALLNEWS.ID ( TULANG BAWANG ) – Masyarakat nelayan Kuala Teladas yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Lingkungan menolak kembali beroperasinya aktivitas pengerukan pasir laut di perairan Muara Way Tulang Bawang. Aktivitas yang diduga dilakukan oleh PT Sienar Tri Tunggal Perkasa tersebut dinilai mengancam wilayah tangkap nelayan, merusak ekosistem laut, dan mengancam mata pencaharian masyarakat pesisir.
Penolakan itu diwujudkan melalui aksi spontan para nelayan di laut pada Selasa (10/11/2026). Mereka mendesak pemerintah menghentikan aktivitas pengerukan pasir yang menurut masyarakat dilakukan dengan dalih pendalaman alur pelayaran.
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Lingkungan, M. Nasir, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan nelayan karena aktivitas pengerukan pasir laut kembali berlangsung tanpa pemberitahuan maupun pelibatan masyarakat setempat.
Menurut Nasir, aktivitas tersebut berpotensi mengganggu ekosistem laut yang selama ini menjadi habitat berbagai biota, seperti kepiting rajungan dan ikan yang merupakan komoditas utama masyarakat nelayan Kuala Teladas.
“Nelayan tidak ingin ruang hidup dan wilayah tangkap mereka dirusak oleh aktivitas eksploitasi pasir laut. Laut merupakan sumber penghidupan masyarakat yang harus dijaga keberlanjutannya,” ujar Nasir dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, persoalan pengerukan pasir laut di wilayah tersebut bukan hal baru. Aktivitas itu disebut telah berlangsung sejak 2021 dan sejak awal mendapat penolakan dari nelayan Kuala Teladas serta sejumlah desa lainnya.
Masyarakat, lanjutnya, telah berulang kali menyampaikan pengaduan kepada instansi pemerintah yang berwenang dalam pengawasan dan pengelolaan wilayah laut. Namun, hingga kini nelayan menilai belum ada penyelesaian menyeluruh terhadap persoalan tersebut.
Nasir mengungkapkan, pada 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung pernah melakukan peninjauan dengan menghadirkan pihak perusahaan dan masyarakat nelayan.
Dalam pertemuan tersebut, menurut Nasir, diketahui bahwa perusahaan belum memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Setelah pertemuan itu, aktivitas pengerukan disebut berhenti dan kapal perusahaan ditarik dari perairan Muara Way Tulang Bawang.
Namun, pada pertengahan 2026, aktivitas pengerukan pasir laut kembali muncul. Nasir menduga kegiatan tersebut masih dilakukan oleh perusahaan yang sama tanpa pemberitahuan maupun pelibatan masyarakat nelayan.
Ia menilai kembalinya aktivitas tersebut menunjukkan belum adanya kepastian perlindungan terhadap wilayah tangkap dan ruang hidup masyarakat pesisir.
Selain mengancam keberlangsungan mata pencaharian nelayan, Nasir mengingatkan bahwa aktivitas pengerukan pasir laut juga berpotensi berdampak terhadap sektor perikanan Lampung, khususnya komoditas rajungan.
Berdasarkan data DKP Provinsi Lampung tahun 2025 yang disampaikan dalam pernyataan forum, volume ekspor rajungan Lampung mencapai 1.441 ton dengan nilai ekonomi sekitar Rp518 miliar. Kontribusinya diperkirakan mencapai 10 hingga 12 persen dari total ekspor rajungan nasional.
Sentra penghasil rajungan di wilayah pesisir timur Lampung meliputi Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang. Karena itu, Nasir menilai perlindungan ekosistem laut harus menjadi perhatian serius pemerintah agar keberlanjutan sektor perikanan dan ekonomi masyarakat pesisir tetap terjaga.
Ia juga menegaskan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Selain itu, Nasir merujuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 P/HUM/2025 yang mengabulkan uji materi terhadap Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan ketiga ketentuan itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak berlaku untuk umum.
Menurutnya, putusan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mengawasi berbagai aktivitas pemanfaatan hasil sedimentasi di laut.
Atas kondisi tersebut, Forum Masyarakat Peduli Lingkungan menyampaikan empat tuntutan. Pertama, menolak segala bentuk aktivitas penambangan pasir yang berpotensi merusak ekosistem laut dan mengancam kehidupan nelayan Kuala Teladas.
Kedua, mendesak pemerintah menghentikan aktivitas pengerukan pasir yang berdampak terhadap wilayah tangkap dan ruang hidup masyarakat. Ketiga, meminta pemerintah melindungi ekosistem laut serta hak ekonomi dan sosial masyarakat nelayan. Keempat, menuntut pelibatan masyarakat secara bermakna dalam setiap kebijakan dan rencana pembangunan yang berdampak terhadap wilayah pesisir.
Nasir berharap pemerintah segera turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas pengerukan pasir laut tersebut, termasuk memastikan legalitas perizinan, kesesuaian pemanfaatan ruang laut, serta potensi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan nelayan.
“Jangan sampai kepentingan ekonomi dari pemanfaatan sumber daya laut justru mengorbankan masyarakat nelayan yang selama ini menggantungkan hidupnya dari laut,” tegasnya.
Forum Masyarakat Peduli Lingkungan menyatakan akan terus menyuarakan penolakan terhadap aktivitas yang dinilai mengancam keberlanjutan ekosistem laut dan ruang hidup masyarakat pesisir Kuala Teladas. (*)
Recent Comments