PORTALLNEWS.ID ( Bandar Lampung ) — Skema perdagangan dan pendanaan karbon dinilai berpotensi menjadi alternatif pembiayaan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung. Namun, implementasinya harus dilakukan secara bertahap dengan tata kelola yang kuat, regulasi jelas, serta pelibatan masyarakat secara adil dan inklusif.
Pandangan tersebut disampaikan akademisi dari Universitas Lampung (Unila) dan Institut Pertanian Bogor (IPB). Keduanya menilai Lampung memiliki modal alam strategis berupa kawasan hutan dan ekosistem pesisir, tetapi nilai ekonominya baru terwujud jika dikelola berbasis bukti ilmiah serta didukung sistem pemantauan dan verifikasi yang kredibel.
Ketua Departemen Manajemen Hutan IPB, Dr. Ir. Soni Trison, menyebut pengelolaan taman nasional di Lampung, termasuk Taman Nasional Way Kambas, selama ini menghadapi tantangan keterbatasan anggaran.
“Pengelolaan taman nasional membutuhkan biaya besar, mulai dari patroli, penanganan kebakaran hutan, konflik satwa-manusia, hingga pemulihan habitat. Sementara anggaran negara sering kali belum sebanding dengan kompleksitas persoalan di lapangan,” ujarnya.
Kondisi tersebut berdampak pada masyarakat sekitar hutan. Lemahnya pengawasan dapat meningkatkan konflik satwa, sementara minimnya program pemberdayaan membuat warga kehilangan alternatif mata pencaharian. Dalam situasi ini, masyarakat berada pada posisi dilematis antara menjaga hutan dan memenuhi kebutuhan ekonomi.
Menurut Soni, pendanaan karbon bisa menjadi sumber pembiayaan alternatif sekaligus bentuk pengakuan atas peran masyarakat dalam menjaga kawasan. Namun ia mengingatkan, skema karbon tidak boleh sekadar menjadi proyek teknis.
“Jika pembagian manfaat tidak jelas dan masyarakat tidak dilibatkan sejak awal, karbon berpotensi dipersepsikan sebagai pembatasan baru yang dibungkus jargon lingkungan global,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya keadilan sosial dalam implementasi skema tersebut. Manfaatnya harus nyata, seperti dukungan mata pencaharian alternatif, penguatan kelembagaan desa, mitigasi konflik satwa-manusia, hingga peningkatan layanan sosial.
Senada, akademisi Unila Dr. Saring Suhendro menilai secara potensi, Lampung berada pada posisi kuat untuk masuk dalam perdagangan karbon, terutama melalui rehabilitasi mangrove, pengelolaan hutan, dan praktik lahan berkelanjutan.
“Potensinya ada, tetapi tidak otomatis. Peluang ini hanya bermakna jika dikelola serius, bukan sekadar ikut tren,” ujarnya.
Ia menjelaskan, perdagangan karbon berbasis pasar menuntut kinerja tambahan penurunan emisi yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Karena itu, setiap skema harus diawali penetapan baseline yang jelas dan dilengkapi sistem monitoring, reporting, and verification (MRV).
“Tanpa MRV yang kuat, unit karbon tidak sahih secara akademis dan berisiko menjadi praktik greenwashing,” katanya.
Selain aspek teknis, legitimasi sosial juga menjadi faktor krusial. Jika masyarakat lokal tidak memperoleh manfaat yang adil, potensi resistensi sosial dapat muncul.
Kedua akademisi sepakat, perdagangan karbon bukan solusi instan bagi persoalan lingkungan di Lampung. Namun dengan tata kelola yang transparan, berbasis sains, serta menjamin keadilan sosial, skema ini dapat menjadi jalan tengah antara konservasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Recent Comments