Oleh: Sudjarwo, Guru Besar Universitas Malahayati
PORTALLNEWS.ID (Bandar Lampung) – Beberapa waktu lalu ada sahabat lama mengomentari artikel penulis di suatu media online dengan bahasa Palembang “katek jeronyo wong mak iniari kurupsi”; yang terjemahan bebasnya tidak ada kapoknya orang sekarang untuk korupsi. Diksi yang beliau pakai membangkitkan kenangan lama saat hidup di kota Palembang. Dan, diksi ini dipakai manakala orang sudah sangat kesal terhadap suatu keadaan, dengan melampiaskan kemarahan dalam wilayah verbal. Baiklah kita telusuri secara filosofis makna diksi itu.
Penggunaan ungkapan “katek jero” dalam bahasa palembang, yang secara sederhana dapat dimaknai sebagai keadaan seseorang yang tidak pernah jera/kapok meskipun sudah berkali-kali menerima akibat dari perbuatannya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan perilaku buruk yang terus diulang, seolah-olah pengalaman, hukuman, maupun rasa malu tidak lagi memiliki daya untuk mengubah sikap. Ungkapan tersebut terasa sangat relevan ketika melihat berbagai persoalan yang terus berulang di negeri ini, terutama dalam perkara korupsi yang seperti tidak pernah menemukan ujungnya.
Setiap hari masyarakat disuguhi berita tentang proses hukum terhadap pelaku korupsi. Ruang-ruang sidang dipenuhi perkara yang melibatkan penyalahgunaan jabatan, penggelapan anggaran, suap, dan berbagai bentuk penyelewengan lainnya. Berkas demi berkas dibuka, fakta demi fakta diungkap, dan vonis demi vonis dijatuhkan. Namun yang mengherankan, semua itu seolah tidak mampu menghentikan lahirnya kasus-kasus baru. Ketika satu perkara selesai diperiksa, perkara lain muncul. Ketika satu pelaku menjalani hukuman, pelaku baru bermunculan. Fenomena ini membuat banyak orang bertanya-tanya, mengapa korupsi tetap tumbuh di tengah ancaman hukuman yang nyata.
Jawabannya mungkin dapat ditemukan dalam ungkapan sederhana tadi “katek jero”. Ada kecenderungan sebagian orang untuk menganggap bahwa keuntungan yang diperoleh dari perbuatan buruk jauh lebih besar daripada risiko yang akan dihadapi. Kesempatan untuk memperoleh kekayaan secara cepat sering kali mengalahkan pertimbangan moral maupun hukum. Bahkan pertimbangan ajaran agama pun mereka langgar. Akibatnya, pengalaman melihat orang lain ditangkap dan dipenjara tidak lagi menjadi pelajaran. Peristiwa itu hanya dianggap sebagai nasib buruk yang menimpa orang lain, bukan sebagai peringatan yang harus direnungkan.
Lebih dari itu, korupsi bukan sekadar persoalan individu. Ia tumbuh dalam lingkungan yang kadang memberi ruang bagi perilaku tersebut. Ketika integritas tidak dihargai, ketika transparansi lemah, dan ketika pengawasan tidak berjalan secara optimal bahkan bisa diajak kerjasama, maka korupsi menemukan tempat yang subur untuk berkembang. Dalam kondisi seperti itu, seseorang yang awalnya ragu dapat tergoda untuk mengikuti kebiasaan yang dianggap lumrah. Lambat laun, pelanggaran berubah menjadi budaya, dan budaya itu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Lebih memprihatinkan lagi adalah dampak korupsi yang sesungguhnya dirasakan oleh masyarakat luas. Uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, atau pelayanan publik lainnya dapat berkurang karena diselewengkan. Akibatnya, kualitas layanan menurun dan rakyat menjadi pihak yang paling dirugikan. Korupsi bukan hanya soal angka dalam laporan keuangan, melainkan juga tentang kesempatan yang hilang, harapan yang pupus, dan kesejahteraan yang tertunda.
Ironisnya, meskipun dampak tersebut begitu nyata, masih ada orang yang tetap memilih jalan yang sama. Mereka menyaksikan bagaimana pelaku korupsi dipermalukan di depan publik, menjalani proses hukum yang panjang, kehilangan jabatan, bahkan kehilangan kehormatan di mata keluarga dan masyarakat. Namun semua kenyataan itu tidak cukup untuk menghentikan niat melakukan pelanggaran. Seolah-olah ada keyakinan bahwa mereka tidak akan tertangkap, atau bahwa mereka lebih cerdik daripada mereka yang sudah lebih dahulu tersandung kasus serupa.
Sikap katek jero inilah yang menjadi tantangan besar dalam pemberantasan korupsi. Hukuman yang berat memang penting, tetapi hukuman saja tidak cukup. Perubahan harus dimulai dari cara pandang terhadap amanah dan tanggung jawab. Jabatan bukanlah sarana untuk memperkaya diri, melainkan kepercayaan yang harus dijaga. Kekuasaan bukanlah kesempatan untuk mengambil keuntungan pribadi, melainkan alat untuk melayani kepentingan masyarakat. Tanpa perubahan nilai dan karakter, berbagai upaya penegakan hukum hanya akan menjadi pekerjaan yang terus berulang.
Pendidikan juga memegang peranan penting. Kejujuran, tanggung jawab, dan rasa malu terhadap perbuatan tercela harus ditanamkan sejak dini. Masyarakat yang menghargai integritas akan lebih sulit ditipu oleh praktik-praktik korup. Sebaliknya, jika keberhasilan hanya diukur dari kekayaan tanpa memperhatikan cara memperolehnya, maka korupsi akan selalu menemukan pembenaran.
Korupsi akan terus muncul selama masih ada orang yang katek jero, yang mengabaikan pengalaman, menutup mata terhadap akibat, dan memilih keuntungan sesaat dibandingkan tanggung jawab jangka panjang. Karena itu, perjuangan melawan korupsi sesungguhnya bukan hanya soal menangkap pelaku, melainkan juga membangun kesadaran agar setiap orang mampu belajar dari kesalahan yang sudah begitu sering terjadi. Jika kesadaran itu tumbuh, maka ungkapan katek jero tidak lagi menjadi gambaran negeri ini, melainkan sekadar pengingat tentang masa lalu yang berhasil ditinggalkan.
Salam Waras (R-2)
Recent Comments