PORTALLNEWS.ID ( Bandar Lampung ) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik usai mengikuti Exit Meeting Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (12/5/2026).
Exit meeting tersebut menjadi penutup rangkaian pembinaan dan pengawasan Itjen Kemendagri yang berlangsung pada 5–12 Mei 2026. Pengawasan mencakup sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dengan fokus pada pengelolaan keuangan daerah, pembangunan, pelayanan publik, pengelolaan aset, hingga pelaksanaan program strategis pemerintah.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan hasil pengawasan menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Lampung.
“Hasil pembinaan ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Seluruh perangkat daerah diminta segera menindaklanjuti setiap rekomendasi agar pelayanan kepada masyarakat semakin efektif, transparan, dan akuntabel,” kata Marindo.
Ia menegaskan, seluruh OPD diminta segera menyusun langkah perbaikan serta melaporkan perkembangan tindak lanjut secara berkala kepada Inspektorat Provinsi Lampung.
Salah satu fokus pembenahan yang menjadi perhatian Pemprov Lampung adalah penguatan tata kelola aset daerah. Menurut Marindo, penataan administrasi, pemanfaatan, hingga pengamanan aset pemerintah harus dilakukan secara lebih tertib dan profesional.
Selain itu, koordinasi lintas OPD juga akan diperkuat untuk mendukung berbagai program prioritas daerah, seperti peningkatan pendapatan daerah, penguatan sektor pertanian, pengendalian inflasi, penurunan angka pengangguran, serta percepatan pengentasan kemiskinan.
Sementara itu, Inspektur I Itjen Kemendagri Brigjen Pol Harun Yuni Aprin menjelaskan pengawasan tahun 2026 memiliki cakupan yang lebih luas dibanding tahun sebelumnya.
Menurutnya, evaluasi meliputi pengelolaan keuangan daerah, pembangunan, pelayanan publik, pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan, hingga pelaksanaan program strategis nasional.
“Pengawasan ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai ketentuan sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” ujar Harun.
Marindo menambahkan, meski sejumlah indikator makro pembangunan Lampung, termasuk angka kemiskinan, menunjukkan tren membaik, hasil evaluasi Kemendagri tetap menjadi pengingat agar seluruh perangkat daerah terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan program, dan akuntabilitas pemerintahan.
Pemprov Lampung optimistis tindak lanjut hasil pembinaan tersebut akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, tertib administrasi, optimalisasi pengelolaan aset daerah, serta pelaksanaan program pembangunan yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat.
Recent Comments