PORTALLNEWS.ID ( Bandar Lampung ) – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong pengembangan kawasan pesisir melalui konsep Waterfront City tidak sekadar menjadi proyek penataan wajah kota, tetapi mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru bagi Lampung.
Hal tersebut disampaikan Mirza saat membuka Seminar Nasional Menata Pesisir bertema “Wujudkan Waterfront City untuk Lampung Maju” di Grand Krakatau Ballroom Swiss-Belhotel, Bandar Lampung, Kamis (20/8/2026).
Menurut Mirza, Lampung memiliki potensi besar dari kawasan pesisir, garis pantai, laut dan sektor pariwisata. Tantangannya kini adalah bagaimana potensi tersebut ditata secara terintegrasi sehingga memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
Ia menilai pembangunan pesisir harus dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, investor, masyarakat dan para profesional.
“Potensinya sudah ada, kesempatannya sudah ada, tinggal bagaimana kita menata kawasan pesisir menjadi pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat,” kata Mirza.
Pariwisata Jadi Kunci
Mirza mengatakan sektor pariwisata memiliki peluang besar menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi Lampung. Karena itu, pengembangan kawasan pesisir harus diarahkan untuk memperkuat daya tarik wisata sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurutnya, tantangan Lampung bukan hanya meningkatkan jumlah wisatawan, tetapi juga membuat wisatawan lebih lama tinggal dan lebih banyak membelanjakan uangnya di Lampung.
Ia menyoroti rata-rata lama tinggal wisatawan di Lampung yang masih relatif pendek. Kondisi tersebut membuat potensi ekonomi dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan belum sepenuhnya optimal.
Jika lama tinggal wisatawan dapat ditingkatkan, kata Mirza, dampaknya akan terasa terhadap hotel, restoran, transportasi, UMKM, ekonomi kreatif hingga berbagai usaha masyarakat di sekitar kawasan wisata.
Waterfront City Bandar Lampung Jadi Pekerjaan Rumah
Dalam sambutannya, Mirza juga menyinggung pengembangan Waterfront City Bandar Lampung yang telah lama menjadi gagasan pembangunan.
Menurutnya, konsep tersebut tidak mudah diwujudkan karena kawasan pesisir melibatkan banyak kepentingan dan kewenangan.
Di sepanjang kawasan pesisir Bandar Lampung terdapat permukiman masyarakat, kawasan nelayan, industri, perdagangan dan jasa, pelabuhan, aset pemerintah hingga kawasan mangrove.
Karena itu, penataan tidak cukup hanya dengan membuat desain, tetapi membutuhkan kesepakatan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Mirza menegaskan, persoalan pesisir tidak dapat diselesaikan hanya oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pemerintah kota, masyarakat, pelaku usaha hingga pemilik aset harus duduk bersama menentukan arah pengembangan kawasan.
Pemprov Lampung juga mendorong keterhubungan kawasan wisata pesisir Bandar Lampung dengan daerah sekitarnya, termasuk Pesawaran dan Lampung Selatan.
Konsep tersebut diarahkan agar kawasan wisata tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi satu ekosistem pariwisata yang saling terhubung.
Sementara Bandar Lampung, sebagai ibu kota provinsi, memiliki posisi strategis untuk mengembangkan kawasan pesisir perkotaan melalui konsep Waterfront City.
Mirza menilai pengembangan tersebut dapat menjadi alternatif ruang pertumbuhan baru bagi Bandar Lampung yang memiliki keterbatasan ruang untuk terus berkembang.
Gubernur menegaskan keberhasilan Waterfront City sangat bergantung pada konsistensi seluruh pihak menjalankan rencana yang telah disepakati.
Karena itu, forum seminar nasional tersebut diharapkan tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan arah pembangunan yang konkret.
Bagi Mirza, Waterfront City pada akhirnya bukan hanya soal membangun kawasan di tepi laut, melainkan bagaimana menjadikan pesisir sebagai bagian penting dari strategi pertumbuhan ekonomi Lampung.
Recent Comments