PORTALLNEWS.ID ( Bandar Lampung ) – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan memprioritaskan langkah pencegahan, pemetaan wilayah rawan, serta kesiapan personel, peralatan, dan sumber air.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan, kemampuan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merespons kebakaran setelah titik api muncul sudah cukup baik. Namun, upaya pencegahan sebelum kebakaran terjadi masih perlu diperkuat.
“Sebetulnya kita mempunyai respons fire suppression. Fire suppression-nya itu masih lebih baik daripada fire prevention. Artinya, bagaimana kita menangani kebakaran pada saat titik api sudah muncul itu sebetulnya kita sudah bisa menangani dengan respons yang cukup cepat, tetapi bagaimana penanggulangan atau mitigasi sebelum titik api itu muncul, ini yang perlu kita kuatkan sama-sama,” ujar Jihan.
Hal tersebut disampaikan Jihan dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Lampung di Ruang Pusdalops Kantor BPBD Provinsi Lampung, Rabu (26/8/2026). Rapat tersebut melibatkan BPBD, BMKG, TNI, Polri, Basarnas, pemerintah daerah, balai teknis, perusahaan, dan pemangku kepentingan terkait.
Jihan mengatakan penguatan kesiapsiagaan menjadi penting karena Lampung tengah menghadapi musim kemarau. Berdasarkan paparan BMKG, periode Agustus hingga Oktober perlu diwaspadai karena kondisi kering berpotensi meningkatkan kemunculan titik panas.
Karena itu, Jihan meminta BPBD Lampung bersama instansi terkait segera memetakan wilayah rawan karhutla dengan posisi personel, peralatan, akses, serta sumber air.
Menurutnya, pemetaan tersebut diperlukan agar ketika terjadi kebakaran, petugas dapat langsung mengerahkan sumber daya terdekat tanpa harus mencari lokasi personel maupun peralatan terlebih dahulu.
“Mulai dari hari ini untuk setiap zona merah, kita harus ketahui jalur masuk airnya, jalur alternatifnya, kemudian titik kumpulnya, sumber air terdekat, dan kendaraan yang bisa digunakan untuk lokus-lokus tersebut. Jangan ketika api muncul kita bingung cari air di mana,” tegasnya.
194 Hotspot Terdeteksi
Data BPBD Provinsi Lampung mencatat 194 titik panas terdeteksi hingga 25 Agustus 2026. Sebanyak 28 titik memiliki tingkat kepercayaan tinggi, 164 sedang, dan dua rendah. Sebaran hotspot terkonsentrasi di wilayah utara, timur, dan tengah yang mencakup 11 kabupaten.
Pada 26 Agustus 2026 hingga pukul 08.20 WIB, BPBD kembali mencatat 47 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah dan tiga hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang. Sementara hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi belum terdeteksi pada pembaruan tersebut.
Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Sjawal Sugiarto mengatakan kondisi kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga Oktober 2026, terutama di Lampung bagian utara, timur, dan tengah.
Sementara itu, Kementerian Kehutanan mencatat luas lahan terbakar di Lampung mencapai sekitar 4.800 hektare per 25 Agustus 2026.
Ancaman karhutla juga terjadi di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Kepala Balai TNWK MHD. Zaidi mengatakan sejumlah kebakaran terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Kebakaran pada 21-22 Agustus di wilayah Desa Braja Harjosari menghanguskan sekitar 673,4 hektare lahan. Api berhasil dipadamkan melalui operasi gabungan sekitar 250 personel.
Kebakaran kembali terjadi pada 23 Agustus di Desa Braja Luhur dengan luas sekitar 123 hektare. Selanjutnya, pada 24 Agustus, kebakaran terjadi di kawasan Resort Rantau Jaya, Lampung Tengah, dengan luas sekitar 6,2 hektare.
“Vegetasi kawasan terbakar pada umumnya adalah alang-alang. Jadi alhamdulillah sampai saat ini hutan primer maupun hutan sekunder kita belum ada yang terbakar,” kata Zaidi.
Sumber Air dan Peralatan Jadi Kendala
Zaidi mengungkapkan, penanganan karhutla di TNWK masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber air, akses menuju lokasi, dan peralatan.
Sejumlah sungai dan rawa di dalam kawasan mulai mengering sehingga menyulitkan petugas mendapatkan sumber air. Beberapa lokasi kebakaran juga tidak dapat dijangkau kendaraan dan harus ditempuh dengan berjalan kaki.
Dari tujuh mesin pompa yang dimiliki TNWK, hanya dua yang dalam kondisi baik. Sementara dari lima kendaraan roda empat, hanya tiga yang dapat digunakan untuk penanganan kebakaran.
“Kita punya 44 personel polhut untuk luasan 125.000 hektare. Yang kita punya 17 personel Manggala Agni. Nah, ini juga dengan peralatan seadanya dan APD-nya juga kurang memadai,” ujar Zaidi.
Selain faktor cuaca, TNWK menemukan sejumlah aktivitas masyarakat yang berpotensi memicu kebakaran, seperti pengambilan rumput, perburuan ilegal dengan menggunakan api, serta pembukaan jalur dengan cara membakar vegetasi.
Untuk mencegah kejadian berulang, patroli dan deteksi dini diperkuat bersama TNI dan Polri. Edukasi kepada masyarakat serta penegakan hukum terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran juga dilakukan.
Lampung Dapat Dukungan Water Bombing
Dalam penanganan karhutla, Lampung mendapat dukungan operasi modifikasi cuaca (OMC) dari BNPB yang berlangsung mulai 25 hingga 30 Agustus 2026 untuk tahap pertama.
Selain itu, BNPB menyiagakan dua helikopter water bombing di Bandara Radin Inten II. Salah satu helikopter telah melakukan satu sortie dengan 17 kali penyiraman di wilayah Karang Anyar dan selanjutnya diarahkan membantu pendinginan kawasan TNWK.
Jihan mengapresiasi dukungan pemerintah pusat tersebut. Namun, ia berharap Lampung dapat memperoleh helikopter water bombing yang ditempatkan secara permanen atau siaga di wilayah Lampung.
Menurutnya, keberadaan helikopter akan mempercepat penanganan titik api, terutama di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Jihan juga meminta seluruh unsur penanggulangan karhutla bekerja dalam satu sistem komando dengan memanfaatkan Pusdalops BPBD sebagai pusat informasi dan koordinasi.
Pemetaan personel, peralatan, sumber air, akses, serta penyusunan standar operasional prosedur (SOP) diharapkan segera diselesaikan agar penanganan titik api dapat dilakukan lebih cepat dan terukur.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat pencegahan, menekan luas karhutla, serta melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak sosial, ekonomi, kesehatan, dan kerusakan ekosistem.
Recent Comments