PORTALLNEWS.ID ( BANDAR LAMPUNG ) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung bersama PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra (PHE OSES) memperkuat koordinasi dalam mengantisipasi potensi kedaruratan lingkungan akibat kegiatan hulu minyak dan gas bumi (migas) lepas pantai.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi Tanggap Darurat dan Mitigasi Risiko Kegiatan Hulu Migas Lepas Pantai yang digelar di Bandar Lampung, Selasa (3/11/2026). Kegiatan dibuka langsung Kepala DLH Provinsi Lampung, Riski Sofian, serta dihadiri sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Dalam sambutannya, Riski mengatakan sektor hulu migas lepas pantai memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional dan pembangunan ekonomi. Namun, aktivitas eksplorasi dan eksploitasi migas juga memiliki risiko operasional yang harus dikelola secara serius dan terukur.
Menurutnya, risiko tersebut tidak hanya menyangkut keselamatan pekerja, tetapi juga berpotensi berdampak terhadap ekosistem pesisir, laut, dan lingkungan hidup di wilayah Lampung.
Ia menjelaskan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah memiliki landasan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.
Regulasi tersebut menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, mengelola bahan berbahaya dan beracun (B3) beserta limbahnya, serta memastikan sistem tanggap darurat berjalan secara terencana dan terkoordinasi.
Pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong penguatan kebijakan daerah terkait sistem tanggap darurat pengelolaan B3 dan/atau limbah B3 skala provinsi. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi acuan dalam membangun sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Dalam sosialisasi itu, DLH Lampung menekankan tiga aspek utama mitigasi risiko kegiatan hulu migas lepas pantai.
Pertama, pencegahan dan kesiapsiagaan melalui identifikasi potensi bahaya, penerapan prosedur operasional yang ketat, serta kesiapan personel dan sarana pendukung.
Kedua, penguatan kapasitas tanggap darurat. Penanganan kondisi darurat, seperti tumpahan minyak (oil spill) maupun kejadian yang melibatkan B3 dan limbah B3, harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi agar dampaknya terhadap manusia dan lingkungan dapat diminimalkan.
Ketiga, kolaborasi dan tanggung jawab sosial. Keterlibatan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat pesisir dinilai penting untuk membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi potensi kedaruratan lingkungan.
Melalui program pelibatan dan pengembangan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), perusahaan juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir.
Sementara itu, Head of Communication Relation & CID PHE OSES, Danya Dewanti, menegaskan bahwa keselamatan operasi dan perlindungan lingkungan menjadi prioritas perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha hulu migas.
“Bagi PHE OSES, keselamatan operasi dan perlindungan lingkungan merupakan prioritas utama dalam menjalankan kegiatan usaha hulu migas. Kami menyadari bahwa aktivitas operasi lepas pantai memiliki potensi risiko yang membutuhkan pengelolaan secara cermat, mulai dari upaya pencegahan, kesiapsiagaan, hingga penanganan kondisi darurat,” ujar Danya.
Ia menambahkan, PHE OSES berkomitmen memperkuat penerapan prinsip keselamatan dan perlindungan lingkungan dalam setiap kegiatan operasional, sekaligus membangun kolaborasi berkelanjutan dengan pemerintah daerah dan masyarakat pesisir.
Dengan langkah tersebut, perusahaan berharap kegiatan operasi migas dapat berjalan secara aman, andal, dan berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.
Pada kesempatan itu, Riski juga menyampaikan apresiasi kepada PHE OSES atas inisiatif dan komitmennya membangun sinergi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam memperkuat mitigasi risiko dan kesiapsiagaan tanggap darurat lingkungan.
“Apresiasi setinggi-tingginya kepada PT PHE OSES atas inisiatif dan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung. Ini adalah momentum krusial untuk membangun sistem penanggulangan kedaruratan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi,” kata Riski.
Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, pemerintah dan perusahaan berharap koordinasi antarpemangku kepentingan semakin kuat dalam mengantisipasi potensi kedaruratan lingkungan. Dengan demikian, keberlanjutan operasi hulu migas dan ketahanan energi nasional dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan laut di Provinsi Lampung.
Recent Comments