PORTALLNEWS.ID ( BANDAR LAMPUNG ) – Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 10,83 persen pada 2029. Untuk mencapai target tersebut, Pemprov Lampung memperkuat kolaborasi lintas sektor serta meningkatkan efektivitas program pencegahan dan percepatan penurunan stunting hingga tingkat desa.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) Pusat dan Daerah Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa se-Provinsi Lampung, di Ruang Abung, Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) RI Ahmad Riza Patria sebagai upaya memperkuat koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam menangani persoalan stunting.
Jihan mengatakan, penanganan stunting bukan sekadar persoalan pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, perkembangan otak, kemampuan belajar, kesehatan, hingga produktivitas saat dewasa.
Menurutnya, intervensi harus difokuskan pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yakni sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Karena itu, ibu hamil, bayi, dan balita menjadi kelompok sasaran utama dalam upaya pencegahan stunting.
“Periode paling menentukan adalah 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu 270 hari masa kehamilan dan 730 hari sejak bayi lahir hingga usia dua tahun. Oleh karena itu, intervensi perlu sangat difokuskan pada ibu hamil dan juga anak balita,” ujar Jihan.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Provinsi Lampung tercatat sebesar 15,9 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan prevalensi nasional yang mencapai 19,8 persen.
Meski demikian, Pemprov Lampung tetap berupaya menekan angka tersebut hingga 10,83 persen pada 2029, sebagaimana ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sementara target nasional dalam RPJMN pada tahun yang sama sebesar 14,2 persen.
Jihan mengakui, kenaikan prevalensi stunting Lampung dari 14,9 persen pada 2023 menjadi 15,9 persen pada 2024 menjadi perhatian pemerintah daerah. Kondisi tersebut menjadi dasar untuk memperkuat kolaborasi dan meningkatkan ketepatan intervensi di seluruh kabupaten/kota.
Ia juga menyoroti lima daerah yang membutuhkan perhatian dan pendampingan lebih intensif, yakni Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Tulang Bawang, dan Pringsewu.
“Untuk itu, perlu kita kuatkan langkah-langkah dan tindak lanjut, yaitu validasi cakupan input data serta pendampingan yang lebih intensif pada kelima daerah tersebut,” tegasnya.
Untuk mempercepat penurunan stunting, Pemprov Lampung telah menjalankan sejumlah program unggulan, di antaranya kampanye konsumsi telur sebagai sumber protein hewani, Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil, serta pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal.
Selain itu, pemerintah juga mengembangkan Desa Tapis sebagai desa binaan Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, menyalurkan bantuan pangan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui program lumbung pangan dan balai ternak.
Jihan menegaskan, keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, organisasi profesi, dunia usaha, lembaga filantropi, dan akademisi.
“Semua strategi tersebut tentu saja kita jalankan dengan lima prinsip, yaitu konvergen, berbasis data, kolaboratif, berkelanjutan, dan berdampak nyata,” ujarnya.
Sementara itu, Wamendes PDT RI Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa pembangunan desa harus dimulai dengan pembangunan kualitas manusia. Menurutnya, penanganan stunting perlu dilakukan sejak dalam kandungan, terutama selama periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan.
Ia meminta pemerintah desa memperkuat komitmen dan kepemimpinan dalam mengenali keluarga berisiko stunting, mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, serta meningkatkan kapasitas kader dan pendamping masyarakat.
Pemanfaatan Dana Desa, kata dia, perlu diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat, mulai dari pendampingan ibu hamil, pemenuhan gizi balita, penguatan Posyandu, hingga peningkatan sanitasi dan lingkungan sehat.
“Jangan sampai kegiatan kita ramai di ruang rapat, tetapi belum terasa manfaatnya di tengah masyarakat,” tegas Ahmad Riza Patria.
Berdasarkan data e-Human Development Worker (e-HDW) per 1 November 2026, sebanyak 1.505 desa atau sekitar 61,5 persen dari total 2.446 desa di Lampung telah mencapai skor konvergensi di atas 40 persen.
Capaian tersebut meningkat dibandingkan 1 Oktober 2026, ketika jumlah desa yang mencapai skor tersebut sebanyak 1.280 desa atau 52,3 persen. Dengan demikian, terdapat peningkatan sebanyak 225 desa dalam satu bulan.
Ahmad Riza Patria mengapresiasi capaian tersebut, namun mengingatkan masih terdapat sekitar 38,5 persen desa yang membutuhkan perhatian dan pendampingan lebih lanjut.
Ia berharap rakor tersebut menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program, mulai dari penguatan pendampingan keluarga berisiko stunting, peningkatan kapasitas kader, pemanfaatan Dana Desa, hingga optimalisasi Posyandu aktif.
Sebelumnya, Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Kemendes PDT RI, Andrey Ikhsan Lubis, menyampaikan bahwa Lampung menjadi provinsi ketiga dalam rangkaian pelaksanaan Rakor Monev setelah Banten dan Kalimantan Selatan.
Kegiatan tersebut juga didukung program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) bersama Bank Dunia untuk memperkuat kapasitas kader pembangunan manusia, tim pendamping keluarga, kader Posyandu, serta pemantauan capaian konvergensi melalui aplikasi e-HDW.
Melalui rakor ini, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat menyusun langkah tindak lanjut yang terukur, termasuk mengidentifikasi kendala dan memperkuat koordinasi hingga tingkat desa.
Dengan demikian, upaya penurunan stunting di Lampung dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan demi mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif menuju Indonesia Emas 2045. (*)
Recent Comments