Program tersebut akan dilaksanakan secara bertahap. Pada 2026, Pemprov Lampung menargetkan pembangunan di 150 desa, kemudian bertambah menjadi 250 desa pada 2027, hingga mencapai 500 desa pada tahun berikutnya.
“Kami ingin dari 2.500 desa yang ada di Provinsi Lampung, ada 500 desa yang memiliki pabrik pakan mandiri. Tahun ini kita bangun di 150 desa, tahun depan insya Allah di 250 desa, dan tahun berikutnya kita genapkan menjadi 500 desa,” kata Gubernur Mirza saat menghadiri Peringatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190 di halaman UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Laboratorium Pakan, Jumat (13/11/2026).
Menurut Mirza, pembangunan pabrik pakan mandiri merupakan salah satu strategi Pemprov Lampung untuk mengatasi tingginya biaya pakan yang selama ini menjadi komponen terbesar dalam biaya produksi peternakan.
Ia menjelaskan, biaya pakan dapat mencapai 70 hingga 80 persen dari total biaya produksi. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap harga berbagai komoditas peternakan, seperti daging ayam, telur, ikan, kambing, dan sapi.
Padahal, Lampung memiliki potensi sumber daya pertanian dan peternakan yang melimpah. Sejumlah komoditas seperti jagung, padi, dan singkong tersedia sebagai bahan baku potensial untuk mendukung produksi pakan ternak berbasis sumber daya lokal.
“Sebagai pemerintah, tugas kita memastikan apa yang sudah diberikan melalui tanah yang subur dan hasil pertanian yang melimpah bisa dinikmati seluruh masyarakat Lampung secara layak. Caranya, salah satunya dengan memastikan harga pangan, termasuk ayam, kambing, dan sapi, tetap terjangkau,” ujarnya.
Mirza mengungkapkan, hasil uji coba pabrik pakan mandiri di sejumlah desa pada 2025 menunjukkan adanya penurunan harga pakan. Dari sebelumnya berkisar Rp9.000 hingga Rp10.000 per kilogram, menjadi sekitar Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilogram.
Penurunan harga tersebut diharapkan dapat membantu peternak, khususnya peternak skala kecil di perdesaan, dalam menekan biaya operasional. Selain itu, keberadaan pabrik pakan di desa diharapkan mampu memangkas biaya distribusi yang selama ini mencapai sekitar 25 hingga 30 persen dari harga pakan.
Untuk mendukung pelaksanaannya, Gubernur meminta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berkolaborasi dengan Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, perguruan tinggi, perusahaan pakan, serta kelompok peternak.
Pemanfaatan jagung hasil produksi petani desa, misalnya, dapat dilakukan melalui proses pengeringan menggunakan mesin pengering atau dryer sebelum diolah menjadi pakan ayam maupun ikan.
Selain mendorong pembangunan pabrik pakan, Pemprov Lampung juga memperkuat fasilitas pelayanan dan pengujian kesehatan hewan serta keamanan produk peternakan.
Dalam kegiatan tersebut, Mirza bersama Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meresmikan sejumlah fasilitas, yakni UPTD Rumah Sakit Hewan, Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, serta UPTD Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Lili Mawarti, mengatakan fasilitas laboratorium yang diresmikan telah memperoleh sertifikat akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan standar ISO 17025:2017.
Ruang lingkup pengujian laboratorium tersebut meliputi pengujian proksimat, formalin pada produk bakso dan daging ayam, RBT pada sampel serum sapi, serta Salmonella pullorum pada darah segar ayam.
Menurut Lili, keberadaan laboratorium terakreditasi memungkinkan perusahaan pakan dan pelaku usaha peternakan melakukan pengujian sampel pakan maupun bahan baku di Lampung tanpa harus mengirimkannya ke luar daerah.
Ia juga menyampaikan bahwa hingga 10 November 2026, Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Laboratorium Pakan telah mencapai Rp281.655.000 atau 165,68 persen dari target tahunan sebesar Rp170 juta.
Untuk 2027, potensi PAD diproyeksikan mencapai Rp419 juta dari layanan Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, serta Rp326 juta dari Laboratorium Pakan.
Sementara itu, Direktur Pakan Kementerian Pertanian Tri Melasari yang mewakili Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengapresiasi upaya Pemprov Lampung dalam memperkuat sektor peternakan.
Ia menyebut Lampung memiliki populasi sapi sekitar 905.000 ekor, kambing 1,9 juta ekor, ayam pedaging 94,8 juta ekor, dan ayam ras petelur 14,8 juta ekor. Potensi tersebut menjadikan Lampung sebagai salah satu daerah penting dalam menopang pasokan ternak nasional.
Tri juga mengapresiasi Program Desa Ku Maju serta penyaluran 40.000 ekor DOC ayam KUB di delapan lokasi bagi masyarakat kelompok desil 1 sampai 4.
Menurutnya, pengembangan peternakan harus dilakukan secara terpadu, mulai dari penyediaan pakan berkualitas, kesehatan ternak, hingga keamanan produk asal hewan melalui pendekatan One Health yang mengintegrasikan kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan.
Melalui pembangunan pabrik pakan mandiri di 500 desa dan penguatan fasilitas laboratorium, Pemprov Lampung berharap biaya produksi peternakan semakin efisien, kesejahteraan peternak meningkat, serta harga pangan sumber protein hewani lebih terjangkau bagi masyarakat.
Dengan demikian, potensi besar sektor pertanian dan peternakan Lampung diharapkan dapat memberikan manfaat lebih luas, terutama dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat.
Recent Comments