PORTALLNEWS.ID ( Bandar Lampung ) – Provinsi Lampung mencatat inflasi 1,94 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Mei 2026. Angka tersebut menempatkan Lampung dalam 10 provinsi dengan tingkat inflasi terendah di Indonesia berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 2 Juni 2026.
Capaian tersebut disampaikan Pelaksana Harian Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Gerakan Jaminan Produk Halal, Senin (8/6/2026).
Rakor diikuti secara virtual oleh Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yanyan Ruchyansah, dari Ruang Command Center Lantai II Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
Selain tingkat provinsi, dua daerah di Lampung juga mencatat inflasi rendah di tingkat Sumatera. Kota Bandar Lampung mencatat inflasi 1,79 persen, sedangkan Kabupaten Lampung Timur sebesar 1,88 persen secara yoy.
Secara nasional, BPS mencatat inflasi Indonesia pada Mei 2026 sebesar 3,08 persen yoy. Komoditas yang memberikan andil terbesar berasal dari emas perhiasan dengan kenaikan harga 38,97 persen dan kontribusi terhadap inflasi sebesar 0,63 persen.
Beras menjadi penyumbang terbesar berikutnya dengan inflasi 4,55 persen dan andil 0,18 persen. Komoditas lain yang turut memengaruhi inflasi nasional antara lain daging ayam ras, tarif angkutan udara, dan minyak goreng.
Sementara itu, data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) hingga 5 Juni 2026 menunjukkan 34 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) dibandingkan bulan sebelumnya. Hanya empat provinsi yang mencatat penurunan.
Kenaikan IPH di sejumlah daerah terutama dipengaruhi komoditas cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, meminta pemerintah daerah yang masih menghadapi tekanan inflasi untuk memperkuat koordinasi dengan BPS. Langkah tersebut diperlukan agar daerah dapat mengetahui sumber tekanan harga dan menentukan kebijakan pengendalian secara tepat.
“Kalau belum memahami cara perhitungannya dan bagaimana mengatasinya, kami minta teman-teman dinas terkait untuk mengundang BPS, jelaskan secara rinci kemudian bersama-sama mengambil jalan keluarnya,” kata Tomsi.
Menanggapi arahan tersebut, Yanyan Ruchyansah mengatakan kondisi inflasi Lampung masih terkendali dan berada di bawah angka nasional. Meski demikian, Pemprov Lampung tetap menyiapkan langkah antisipasi terhadap komoditas yang berpotensi mendorong kenaikan harga.
“Alhamdulillah Lampung kondisinya aman, berada di bawah inflasi nasional. Walaupun secara year to date cenderung meningkat, hal ini perlu diantisipasi dengan melihat komoditas-komoditas penyebabnya sehingga langkah pengendalian dapat dilakukan secara tepat,” ujar Yanyan.
Pemprov Lampung selanjutnya akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan terkait untuk menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat.
Langkah tersebut diharapkan mampu mempertahankan inflasi Lampung tetap terkendali sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah.