Oleh: Sudjarwo, Guru Besar Universitas Malahayati
PORTALLNEWS.ID (Bandar Lampung) – Pada ruang publik yang seharusnya menjadi tempat bertemunya akal sehat dan tanggung jawab moral, perilaku seorang pejabat memegang peranan yang jauh lebih besar daripada sekadar penyampaian program atau kebijakan. Ketika seorang pemimpin daerah berdiri di atas podium dalam forum diskusi publik mengenai persoalan serius seperti penanganan banjir, masyarakat tidak hanya mendengarkan isi ucapannya, tetapi juga menilai sikap, integritas, dan etika yang ia tampilkan. Oleh karena itu, tindakan berteriak-teriak, menyalahkan pihak lain, bahkan menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta, menjadi persoalan yang tidak bisa dianggap remeh. Hal ini bukan sekadar persoalan komunikasi yang buruk, melainkan mencerminkan krisis etika dalam kepemimpinan.
Etika dalam jabatan publik bukanlah hiasan tambahan yang bisa diabaikan saat emosi memuncak. Ia adalah fondasi utama yang menentukan kualitas kepemimpinan itu sendiri. Seorang pejabat publik memiliki kewajiban moral untuk bersikap jujur, transparan, dan bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang diambil. Ketika sebuah program yang sebenarnya merupakan inisiatifnya sendiri justru disangkal atau dilemparkan kepada pihak lain, terutama di hadapan publik, maka yang terjadi adalah pengaburan tanggung jawab. Ini tidak hanya merugikan institusi yang disalahkan, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat.
Kepercayaan publik adalah mata uang utama dalam pemerintahan. Tanpa kepercayaan, kebijakan sebaik apa pun akan dipandang dengan kecurigaan. Ketika masyarakat menyaksikan seorang pejabat kehilangan kendali emosi, berbicara dengan nada tinggi, dan mengeluarkan pernyataan yang tidak konsisten dengan fakta, maka kredibilitas yang dibangun selama ini dapat runtuh dalam sekejap. Lebih dari itu, perilaku semacam ini memberi pesan bahwa jabatan digunakan bukan untuk melayani, melainkan untuk melindungi diri dari kritik dan tanggung jawab. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menumbuhkan sikap apatis di kalangan masyarakat, yang merasa bahwa suara mereka tidak lagi didengar secara jujur.
Dalam konteks penanganan banjir, persoalan menjadi semakin sensitif. Banjir bukan sekadar isu teknis, melainkan menyangkut keselamatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Diskusi publik mengenai hal ini seharusnya menjadi ajang untuk mencari solusi bersama, bukan arena untuk melampiaskan emosi atau mencari kambing hitam. Ketika seorang pemimpin gagal menjaga etika dalam forum seperti itu, maka fokus pembahasan bergeser dari solusi menjadi kontroversi. Akibatnya, masyarakat yang seharusnya mendapatkan kejelasan justru disuguhi konflik yang tidak produktif, sementara masalah utama tetap belum terselesaikan.
Lebih jauh lagi, tindakan menyalahkan dinas vertikal atau pihak lain atas program yang sebenarnya berasal dari internal pemerintahan sendiri menunjukkan adanya masalah dalam koordinasi dan kepemimpinan. Seorang pemimpin yang baik tidak akan melempar tanggung jawab ke bawah atau ke samping, melainkan berani mengakui kekurangan dan mencari jalan keluar. Mengakui kesalahan bukanlah tanda kelemahan, tetapi justru menunjukkan kedewasaan dan integritas. Sebaliknya, menutupinya dengan retorika emosional hanya akan memperburuk keadaan, menciptakan jarak antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani.
Etika juga berkaitan erat dengan cara berkomunikasi. Nada suara, pilihan kata, dan sikap tubuh merupakan bagian dari pesan yang disampaikan. Berteriak di depan publik bukan hanya menunjukkan ketidakmampuan mengendalikan diri, tetapi juga menciptakan suasana yang tidak kondusif untuk dialog.
Diskusi publik membutuhkan ruang yang aman bagi semua pihak untuk menyampaikan pendapat, termasuk kritik. Ketika seorang pejabat mendominasi dengan emosi, maka ruang tersebut menjadi tertutup, dan partisipasi masyarakat pun terhambat. Pada akhirnya, kebijakan yang dihasilkan berpotensi tidak mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan.
Fenomena ini mengingatkan kita bahwa jabatan publik bukanlah sekadar posisi kekuasaan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Etika menjadi penuntun agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Tanpa etika, kekuasaan cenderung menjadi alat untuk membenarkan diri sendiri, bukan untuk melayani kepentingan bersama. Oleh karena itu, penting bagi setiap pejabat untuk terus merefleksikan sikap dan perilakunya, terutama dalam situasi yang penuh tekanan. Kemampuan untuk tetap tenang, berpikir jernih, dan bersikap terbuka terhadap kritik merupakan indikator penting dari kualitas kepemimpinan.
Selain itu, perlu disadari bahwa setiap tindakan pejabat publik memiliki dampak yang luas, tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara sosial dan psikologis. Masyarakat melihat dan meniru. Ketika seorang pemimpin menunjukkan sikap emosional dan tidak etis, hal ini dapat menciptakan preseden buruk dalam budaya komunikasi publik. Sebaliknya, ketika pemimpin mampu bersikap santun, terbuka, dan bertanggung jawab, maka hal tersebut dapat menjadi contoh positif yang memperkuat nilai-nilai demokrasi dan tata kelola yang baik.
Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga standar etika pejabat publik. Kritik yang konstruktif, pengawasan yang konsisten, dan keberanian untuk menyuarakan kebenaran menjadi bagian dari mekanisme kontrol sosial. Ketika masyarakat diam terhadap perilaku yang tidak etis, maka hal tersebut berpotensi menjadi kebiasaan yang berulang. Sebaliknya, respons yang tegas dan rasional dapat mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Media massa dan ruang digital juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi secara berimbang, tanpa memperkeruh suasana dengan sensasi yang berlebihan.
Pendidikan etika bagi pejabat publik menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Pelatihan kepemimpinan seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan administratif, tetapi juga pada pengembangan karakter. Kemampuan mengelola emosi, berkomunikasi secara efektif, dan bertanggung jawab atas keputusan adalah keterampilan yang harus diasah secara terus-menerus. Tanpa itu, jabatan hanya akan diisi oleh individu yang mungkin cakap secara teknis, tetapi lemah secara moral. Institusi pemerintahan juga perlu membangun sistem yang mendorong transparansi dan akuntabilitas, sehingga setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Pada akhirnya, peristiwa seperti ini menjadi cermin bagi kita semua tentang pentingnya etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seorang pejabat publik bukan hanya dinilai dari apa yang ia capai, tetapi juga dari bagaimana ia bersikap dalam proses mencapai tujuan tersebut. Etika bukanlah sesuatu yang bisa ditawar, melainkan prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi dalam setiap tindakan dan keputusan.
Antara etika dan pejabat, tidak boleh ada jarak. Keduanya harus berjalan beriringan. Ketika etika ditinggalkan, maka jabatan kehilangan maknanya. Dan ketika jabatan kehilangan makna, yang tersisa hanyalah kekuasaan tanpa arah, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, menjaga etika bukan hanya tanggung jawab individu pejabat, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen kolektif untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan dipercaya oleh rakyat.
Salam Waras sewaras warasnya. (R-1)