PORTALLNEWS.ID (Jakarta) – Presiden Partai Buruh Said Iqbal menuntut pemerintah memperluas jaminan sosial bagi buruh dalam acara May Day Fiesta, Sabtu (14/5/2022). Hal ini, kata Said Iqbal bentuk upaya redistribusi aset kekayaan yang adil.
Said Iqbal mengatakan, Partai Buruh berdiri dengan tujuan menampung aspirasi kelas pekerja, mulai dari buruh tani, media, buruh migran, hingga sopir angkutan kota yang selalu dimarjinalkan.
“Kelompok kami menuntut redistribusi kekayaan yang adil dan merata dalam bentuk jaminan sosial. Tidak ada keadilan di seluruh dunia tanpa jaminan sosial, jadi Partai Buruh orientasinya jaminan sosial, kalau pemodal cari keuntungan,” kata Said Iqbal seperti dikutip dari tempo.co, dalam konferensi pers di Gelora Bung Karno, Sabtu (14/5/2022).
Said menuntut pemerintah merealisasikan lima jaminan sosial, yakni jaminan makanan, pendidikan, perumahan, air bersih, dan pengangguran. Partai Buruh meminta jaminan makanan Rp500 ribu per orang per bulan untuk membeli kebutuhan pokok, seperti di Brasil, Cile, dan Peru setelah Partai Buruh menang.
“Jadi, ketika digesek di toko-toko, rakyat dapat beras dan lauk pauk dengan total Rp500 ribu,” ujarnya.
Jika, jumlah masyarakat miskin Indonesia 27,7 juta atau 30 juta dikalikan Rp500 ribu, maka total Rp15 Triliun per bulan, dan Rp180 Triliun satu tahun. Menurut Said Iqbal, diperkirakan APBN 2024 tembus Rp3.500 Triliun, maka diambil Rp180 Triliun untuk jaminan makanan, agar tidak ada lagi orang kelaparan di negara kaya seperti Indonesia.
Untuk jaminan pendidikan, Said Iqbal menginginkan anak-anak Indonesia bisa sekolah gratis, bahkan mengenyam pendidikan di luar negeri. Selanjutnya, jaminan perumahan dapat dilakukan dengan tidak melepas harga rumah ke mekanisme pasar. Dia menegaskan, pemerintah harus intervensi pasar, 35% rumah harus tanpa DP dan cicilan hanya sepertiga dari pesangon yang diterima buruh.
Untuk jaminan air bersih, pemerintah harus bisa memberikan air bersih gratis kepada masyarakat. Kemudian, yang terakhir, dia menuntut pemerintah memberikan bantuan kepada pengangguran karena negara menerima pendapatan pajak yang harus disisihkan.
“Negara dan pengusaha menerima keuntungan, dan keuntungan itu harus di-redistribusikan secara adil dan merata dalam bentuk unemployement insurance,” tuturnya. (R-1)
Recent Comments