PORTALLNEWS.ID ( Bandar Lampung ) – Perekonomian Provinsi Lampung tumbuh 5,29 persen pada triwulan II 2026, menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di Sumatera. Namun, penguatan hilirisasi komoditas unggulan dan perluasan akses pembiayaan masih menjadi pekerjaan penting agar pertumbuhan tersebut berdampak lebih luas terhadap kesejahteraan masyarakat.
Hal itu mengemuka dalam Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Lampung, Kajian Fiskal Regional (KFR), serta Kinerja Sektor Jasa Keuangan Provinsi Lampung Semester II 2026 di Bandar Lampung, Selasa (13/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto, perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta sejumlah pemangku kepentingan.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, mengatakan Lampung memiliki modal ekonomi yang kuat melalui sektor pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Sejumlah komoditas unggulan Lampung bahkan menempati posisi teratas secara nasional.
Ubi kayu, nanas, dan lada berada di peringkat pertama nasional. Sementara itu, pisang dan tebu menempati peringkat kedua, serta kambing berada di peringkat ketiga.
Meski memiliki potensi besar, Bimo menilai tantangan Lampung adalah belum optimalnya pengolahan komoditas unggulan menjadi produk bernilai tambah.
“Hilirisasi tidak hanya berkaitan dengan pengembangan industri, melainkan pembangunan ekosistem yang terintegrasi mulai dari aspek produksi, regulasi, infrastruktur, pembiayaan, hingga penguatan sumber daya manusia,” demikian arah kebijakan yang ditekankan BI Lampung.
Menurutnya, percepatan hilirisasi membutuhkan regulasi yang mendukung investasi, tata kelola yang bersih, optimalisasi perizinan melalui Online Single Submission (OSS), serta infrastruktur memadai, termasuk air bersih, listrik, dan sarana logistik.
Sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan juga diperlukan agar investasi berkembang dan sumber pertumbuhan ekonomi baru dapat tercipta secara berkelanjutan.
Gubernur Dorong Ekonomi Berbasis Desa
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan pemerintah daerah mendorong transformasi ekonomi dari pendekatan trickle-down effect menuju ekonomi berbasis potensi desa atau bottom-up economy.
Strategi tersebut ditempuh melalui percepatan hilirisasi komoditas unggulan, antara lain pengolahan singkong menjadi tepung modified cassava flour (MOCAF) dan bioetanol, hilirisasi kopi, serta pengembangan Kawasan Industri Energi Terpadu Katibung dan National Cassava Center.
Pemprov Lampung juga mengandalkan program Desaku Maju yang mencakup penyediaan pupuk hayati cair, pengadaan mesin pengering hasil panen, pelatihan vokasi, penguatan BUMDes dan koperasi, serta pembangunan dan perbaikan jalan desa.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap potensi ekonomi desa dapat terhubung dengan rantai produksi, industri, dan pasar sehingga manfaat pertumbuhan lebih dirasakan masyarakat.
Dari sisi fiskal, Kantor Wilayah DJPb Provinsi Lampung mencatat realisasi belanja negara hingga Agustus 2026 mencapai Rp20,46 triliun atau 70,14 persen dari pagu anggaran.
Sementara itu, pendapatan negara terealisasi Rp8,81 triliun atau 70,69 persen dari target. Penerimaan tersebut ditopang pertumbuhan pajak dalam negeri sebesar 23,95 persen secara tahunan dan pajak perdagangan internasional sebesar 47,19 persen.
Realisasi Transfer ke Daerah mencapai Rp13,85 triliun atau 75,64 persen dari pagu.
Adapun hingga 30 September 2026, anggaran APBN sebesar Rp13,03 triliun telah dieksekusi melalui berbagai program prioritas nasional di Lampung. Program tersebut mencakup Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, bantuan sosial, pembiayaan perumahan, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Sekolah Rakyat.
Data tersebut menunjukkan peran belanja negara dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah. Tantangan berikutnya adalah memastikan pelaksanaan anggaran dan program prioritas memberikan dampak produktif, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat.
Kredit Pertanian Belum Optimal
Di sektor jasa keuangan, OJK Provinsi Lampung mencatat total aset perbankan mencapai Rp99,09 triliun pada Agustus 2026, tumbuh 5,17 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp77,60 triliun atau tumbuh 10,15 persen, sedangkan penyaluran kredit mencapai Rp119,29 triliun atau meningkat 7,63 persen secara tahunan.
Namun, penyaluran kredit untuk sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan peternakan baru mencapai 12,7 persen dari total kredit. Rasio kedalaman perbankan Lampung juga tercatat 22,6 persen, lebih rendah dibandingkan wilayah Sumatera bagian selatan sebesar 26,4 persen dan nasional 39,6 persen.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan industri perbankan belum sepenuhnya mencerminkan optimalnya akses pembiayaan bagi seluruh sektor potensial daerah.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, OJK bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mendorong pengembangan usaha yang layak dibiayai perbankan, pembiayaan berbasis rantai pasok, serta perluasan inklusi keuangan sesuai potensi wilayah.
Salah satu upayanya adalah program percontohan ekosistem penggemukan sapi di Lampung Tengah dan Lampung Timur yang menyalurkan pembiayaan KUR dan KURDA sebesar Rp1,5 miliar kepada 10 kelompok peternak mitra.
OJK juga meluncurkan program Siger Taruna Preneur bersama Karang Taruna dan Bursa Efek Indonesia untuk mendorong kewirausahaan generasi muda di pedesaan.