PORTALLNEWS.ID ( LAMPUNG BARAT ) — Fraksi Amanat Demokrat (ADEM) DPRD Kabupaten Lampung Barat meminta Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyusun APBD Tahun Anggaran 2027 dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat. Sejumlah sektor menjadi perhatian, mulai dari pemerataan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan ekonomi kerakyatan.
Pandangan tersebut disampaikan anggota DPRD Lampung Barat, Bambang Kusmanto, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan APBD 2027 di Ruang Rapat Makhgasana DPRD Lampung Barat, Selasa (3/11/2026).
Dalam pandangan umumnya, Fraksi ADEM mengapresiasi penyampaian Nota Pengantar RAPBD 2027 oleh pemerintah daerah. Namun, fraksi ini mengingatkan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran tidak cukup diukur dari besarnya alokasi maupun tingkat penyerapan, tetapi harus dilihat dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Bambang menegaskan, APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam penyediaan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi kerakyatan, serta pemerataan pembangunan hingga ke pelosok pekon.
Soroti Ketergantungan Dana Transfer
Fraksi ADEM juga mencermati rencana pendapatan daerah tahun 2027 sebesar Rp918,49 miliar, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp95,63 miliar dan pendapatan transfer Rp822,86 miliar.
Komposisi tersebut menunjukkan ketergantungan fiskal Lampung Barat terhadap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi masih cukup tinggi. Karena itu, pemerintah daerah didorong meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD, pembenahan administrasi perpajakan, digitalisasi, penguatan pengawasan, serta pemanfaatan aset daerah secara produktif.
Meski demikian, peningkatan pendapatan harus tetap memperhatikan prinsip keadilan dan tidak membebani masyarakat secara berlebihan.
Dari sisi belanja, Fraksi ADEM menyoroti rencana anggaran sebesar Rp937,74 miliar. Pemerintah daerah diminta mengevaluasi dominasi belanja operasional agar anggaran lebih banyak diarahkan pada program produktif yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Jalan Ujung Rembun dan Jembatan Seranggas Jadi Perhatian
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian khusus Fraksi ADEM adalah pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan yang menjadi penunjang aktivitas masyarakat.
Bambang Kusmanto secara khusus menyoroti kebutuhan penanganan akses jalan menuju Pekon Ujung Rembun serta pembangunan jembatan permanen Seranggas.
Menurutnya, kedua kebutuhan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan, urgensi, jumlah masyarakat terdampak, serta manfaat ekonomi yang akan dihasilkan.
Infrastruktur yang memadai dinilai penting untuk memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan, membuka akses pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Fraksi ADEM menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan mendesak masyarakat. Pembangunan harus dilakukan secara proporsional dan merata agar warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan juga merasakan manfaatnya.
“Keberhasilan pembangunan bukan diukur dari megahnya pusat pemerintahan, melainkan dari terpenuhinya kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah,” menjadi salah satu pesan Fraksi ADEM dalam pandangan umumnya.
Dorong Hilirisasi Pertanian dan Penguatan UMKM
Selain infrastruktur, Fraksi ADEM mendorong penguatan ekonomi daerah melalui hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan. Lampung Barat dinilai memiliki potensi besar melalui komoditas kopi, sektor pertanian, perkebunan, UMKM, ekonomi perdesaan, dan pariwisata.
Potensi tersebut perlu dikembangkan melalui pengolahan hasil produksi, peningkatan kualitas produk, perluasan akses pasar, dukungan permodalan, serta pendampingan usaha.
Fraksi ADEM juga mendorong penguatan koperasi, BUMDes, dan UMKM agar menjadi penggerak ekonomi pekon. Dengan demikian, pembangunan ekonomi diharapkan mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Pada sektor sumber daya manusia, Fraksi ADEM meminta pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perlu didukung melalui peningkatan mutu pendidikan, pemerataan layanan kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta perlindungan sosial yang tepat sasaran.
Fraksi ADEM turut menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional. Setiap perangkat daerah harus memiliki target kinerja yang jelas serta pengawasan terhadap pelaksanaan program agar anggaran benar-benar memberikan hasil.
Sampaikan Tujuh Rekomendasi
Sebagai bentuk komitmen mengawal pembangunan daerah, Fraksi ADEM menyampaikan tujuh rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, yakni:
- Meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD yang adil dan terukur.
- Mengefisienkan belanja operasional serta memprioritaskan program produktif yang berdampak langsung kepada masyarakat.
- Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, jembatan, dan akses pelayanan dasar hingga seluruh pekon.
- Mendorong hilirisasi pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah serta kesejahteraan petani dan pelaku UMKM.
- Memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, kompetensi tenaga kerja, dan perlindungan sosial.
- Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan pelaksanaan APBD dengan mengutamakan hasil.
- Memastikan seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan memiliki dasar perhitungan yang jelas, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada prinsipnya, Fraksi ADEM menyatakan dapat menerima RAPBD Lampung Barat Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fraksi tersebut berharap seluruh catatan, pertanyaan, dan rekomendasi yang disampaikan mendapat perhatian serta penjelasan dari pemerintah daerah.
Menutup pandangan umumnya, Bambang Kusmanto menegaskan pentingnya membangun kemitraan yang harmonis antara DPRD dan pemerintah daerah melalui sikap saling menghormati, keterbukaan, serta tanggung jawab dalam menjalankan amanah masyarakat.
“Berbeda dalam pandangan, bersatu dalam perjuangan, bekerja sama dalam pengabdian,” ujarnya.
Fraksi ADEM berharap APBD Lampung Barat 2027 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berkeadilan, memperkuat perekonomian rakyat, mempercepat pemerataan infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.