Oleh: Sudjarwo, Guru Besar Universitas Malahayati
PORTALLNEWS.ID (Bandar Lampung) – Ada sebuah ironi yang begitu akrab hingga nyaris dianggap sebagai hukum alam. Untuk berdiri di depan kelas, mengajarkan cara membaca dunia kepada anak-anak, seseorang diwajibkan menempuh pendidikan tinggi, menyelesaikan tugas akhir, menjalani praktik, bahkan terus meningkatkan kompetensinya sepanjang karier. Namun, untuk berdiri di depan bangsa, menentukan arah negara, menyusun undang-undang, mengelola anggaran triliunan, dan memengaruhi nasib jutaan orang, syarat pendidikannya justru jauh lebih longgar. Seolah-olah mengajari tiga puluh murid jauh lebih rumit daripada mengelola ratusan juta warga.
Negeri ini tampaknya memiliki logika yang unik. Guru diminta membuktikan dirinya melalui ijazah, sertifikasi, pelatihan, dan evaluasi berkala. Sebaliknya, mereka yang ingin mengatur guru cukup membuktikan bahwa mereka berhasil memenangkan sebuah perlombaan bernama politik. Setelah itu, segala sesuatu dianggap akan berjalan dengan sendirinya, seakan pengalaman memimpin negara dapat diunduh seperti aplikasi di telepon genggam.
Lebih menarik lagi adalah soal penghargaan. Mereka yang bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa sering kali harus menghitung sisa saldo sebelum akhir bulan. Sebagian rela mengajar di pelosok dengan fasilitas seadanya, memperbaiki atap kelas yang bocor, membeli alat tulis dari kantong sendiri, bahkan menjadi konselor, orang tua, sekaligus petugas administrasi dalam waktu yang bersamaan. Sementara itu, mereka yang duduk di kursi empuk pengambil keputusan menikmati fasilitas yang jika dihitung mungkin cukup untuk memperbaiki puluhan ruang kelas yang hampir roboh.
Konon, pendidikan adalah investasi masa depan. Tetapi anehnya, yang mengurus investasi justru memperoleh keuntungan paling sedikit. Ibarat petani yang menanam padi, menyiramnya setiap hari, menjaga dari hama, tetapi saat panen tiba, yang menikmati hasil terbesar adalah mereka yang hanya datang ketika bulir padi sudah menguning.
Ada lelucon yang terlalu pahit untuk ditertawakan. Seorang guru harus memahami psikologi anak, strategi pembelajaran, evaluasi pendidikan, metodologi penelitian, hingga etika profesi. Semua itu dipelajari bertahun-tahun agar tidak salah mengajar. Namun, seseorang yang akan ikut menentukan kebijakan nasional tidak diwajibkan memahami ekonomi secara mendalam, hukum tata negara secara akademis, filsafat pemerintahan, ataupun administrasi publik. Bahkan berhitungpun tidak harus benar. Yang penting mampu memperoleh suara entah dengan cara apa. Setelah itu, belajar bisa sambil bekerja. Kalau keliru,cukup tertawa dan berjoged. Atau, menyalahkan sana-sini sambil berkata yang patut diucapkan oleh para penggembala domba.
Ironi semakin sempurna ketika pendapatan dibandingkan. Selisihnya bukan lagi soal layak atau tidak layak, melainkan seperti membandingkan tetesan embun dengan air terjun. Ada jabatan yang penghasilannya dapat mencapai puluhan bahkan mendekati seratus kali lipat dibandingkan mereka yang setiap hari membentuk karakter generasi. Belum lagi pajak yang selalu menghantui setiap digit penghasilan.
Padahal semua kita mengetahui, hampir semua tokoh besar dalam sejarah pernah duduk di bangku sekolah. Tidak ada ilmuwan yang lahir tanpa guru. Tidak ada dokter yang muncul dari ruang kosong. Tidak ada insinyur yang tiba-tiba mengerti rumus. Bahkan mereka yang akhirnya mengatur negara pun dahulu belajar mengeja huruf dari seseorang yang kini mungkin masih sibuk mengoreksi tugas dengan pena yang tintanya hampir habis, gajinya juga habis.
Lucunya, setiap kali bangsa menghadapi krisis moral, semua mata tertuju kepada sekolah. Ketika korupsi meningkat, guru diminta mengajarkan integritas. Ketika intoleransi tumbuh, guru diminta menanamkan toleransi. Ketika etika publik memburuk, guru kembali diminta memperbaiki karakter bangsa. Guru menjadi semacam bengkel sosial yang harus memperbaiki semua kerusakan, sementara sebagian kerusakan justru diproduksi oleh sistem yang tidak pernah meminta standar setinggi yang dibebankan kepada para pendidik.
Barangkali inilah satu-satunya tempat di mana orang yang mengajar tentang kejujuran harus hidup lebih sederhana daripada mereka yang sering berpidato tentang pentingnya kejujuran. Orang yang mengajarkan matematika harus berhitung cermat agar kebutuhan rumah tangga terpenuhi, sementara mereka yang menyusun anggaran negara tidak pernah terlihat khawatir tentang harga beras di akhir bulan.
Ironi ini bukan berarti setiap orang yang berpendidikan tinggi otomatis mampu memimpin, ataupun setiap lulusan sekolah menengah pasti tidak mampu.
Kepemimpinan memang membutuhkan karakter, integritas, kebijaksanaan, dan kemampuan membangun kepercayaan. Namun, jika profesi guru saja dianggap memerlukan fondasi akademik yang kuat karena menyangkut masa depan anak-anak, bukankah masuk akal bila jabatan yang menentukan arah sebuah bangsa juga menuntut standar kompetensi yang tidak kalah tinggi?
Sayangnya, negeri ini tampaknya lebih mudah mengukur kualitas papan tulis daripada kualitas kursi kekuasaan. Untuk menjadi guru ada daftar panjang persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk menjadi pengambil keputusan, sering kali daftar itu berubah menjadi daftar popularitas.
Sampai hari ini, guru tetap akan berdiri di depan kelas, menulis cita-cita di papan tulis dengan kapur yang semakin pendek. Sementara di tempat lain, kursi-kursi kekuasaan terus dipoles hingga mengilap, seolah kemewahan dapat menggantikan kompetensi. Di negeri yang penuh paradoks ini, tampaknya harga sebuah kursi memang jauh lebih mahal daripada harga sebuah ilmu.
Salam Waras (R-1)