PORTALLNEWS.ID ( Jakarta ) – Peringatan Hari Buruh Sedunia (May Day) dimanfaatkan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) untuk menyoroti kondisi industri media nasional yang tengah menghadapi tekanan besar akibat disrupsi.
Dalam siaran persnya, IJTI menegaskan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap jurnalis bukan solusi yang tepat. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengancam keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
Ketua Umum IJTI, Herik Kurniawan, menyatakan bahwa jurnalis, khususnya di televisi, memiliki peran strategis sebagai penjaga arus informasi publik yang akurat dan kredibel.
“Jika perusahaan media terus melemah dan jurnalis tersingkir, maka demokrasi ikut terancam. Jurnalis adalah mata dan telinga publik dalam mengawal keadilan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (1/5/2026).
IJTI mencermati tren efisiensi di industri media yang berujung pada pengurangan tenaga kerja di berbagai perusahaan televisi. Atas kondisi tersebut, IJTI menyampaikan sejumlah sikap tegas.
Pertama, menolak kebijakan PHK sepihak yang menjadikan jurnalis sebagai korban utama efisiensi. Kedua, mendesak perusahaan media untuk mencari solusi kreatif dan model bisnis baru yang berkelanjutan tanpa mengorbankan pekerja. Ketiga, mendorong adanya transparansi dan dialog terbuka dalam setiap kebijakan ketenagakerjaan.
Selain itu, IJTI juga meminta pemerintah untuk memberikan perhatian serius terhadap keberlangsungan ekosistem media nasional. Dukungan berupa kebijakan dan insentif dinilai penting agar perusahaan media dapat bertahan sekaligus menjamin kesejahteraan para pekerjanya.
IJTI menekankan bahwa kesejahteraan jurnalis merupakan syarat utama terciptanya informasi yang berkualitas bagi masyarakat.
“Jangan biarkan layar televisi menjadi buram karena hilangnya jurnalis yang berintegritas,” tegas Herik.
Melalui momentum Hari Buruh, IJTI mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga keberlanjutan industri media sebagai salah satu pilar penting demokrasi di Indonesia.