Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat menjadi narasumber dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Pusat RI di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam pemaparannya, Jihan menjelaskan bahwa keterbukaan informasi di Lampung tidak lagi sebatas penyampaian informasi satu arah. Pemerintah daerah juga mendorong komunikasi dua arah dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, dan pengaduan.
Melalui portal Lampung In, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi dan layanan pemerintah sekaligus menyampaikan laporan yang perlu ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Aplikasi ini menghubungkan masyarakat dengan berbagai informasi dan layanan pemerintah, sekaligus juga menyediakan ruang untuk menyampaikan aspirasi pengaduan. Melalui Lampung In, kami mendorong perubahan dari pemerintah yang sekadar menyampaikan informasi menjadi pemerintah yang juga mendengar dan merespons pengaduan masyarakat,” ujar Jihan.
Ia menegaskan, keterbukaan informasi merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Komitmen tersebut juga diperkuat melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pelayanan Informasi Publik.
Menurut Jihan, regulasi tersebut menjadi standar bagi seluruh OPD dalam menjalankan pelayanan informasi secara terbuka dan berkelanjutan, terlepas dari perubahan pejabat maupun struktur birokrasi.
Dari sisi teknologi, Lampung In dikembangkan sebagai portal pelayanan terpadu atau one stop service. Di dalamnya tersedia berbagai informasi dan layanan, mulai dari pajak, retribusi, layanan sosial, kesehatan, BAZNAS, informasi pasar, hingga peringatan dini kebencanaan.
Selain menyediakan akses layanan, portal tersebut dilengkapi sistem pemantauan pengaduan masyarakat secara berjenjang. Salah satu contohnya adalah laporan kerusakan jalan yang diteruskan kepada OPD berwenang, yakni Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK).
Jihan mencontohkan penanganan pengaduan kerusakan jalan di Sidomulyo, Lampung Selatan. Melalui dashboard Lampung In, laporan yang belum ditindaklanjuti akan tetap ditandai sebagai peringatan sehingga OPD terkait memiliki kewajiban untuk menyelesaikannya dan menyampaikan bukti tindak lanjut.
“Di dashboard-nya tetap akan ada tanda warning untuk dapat diselesaikan kalau belum ada tindak lanjut beserta bukti tindak lanjutnya. Sehingga ini menjadi kewajiban OPD untuk menindaklanjuti atau menyelesaikannya,” jelasnya.
Jihan menambahkan, keberhasilan digitalisasi birokrasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah aplikasi yang dimiliki pemerintah, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia, tata kelola, dan integritas pelayanan.
Karena itu, Pemprov Lampung menerapkan empat prinsip dalam penguatan pelayanan digital, yakni integrasi, koordinasi, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja OPD.
Komitmen keterbukaan informasi juga diwujudkan melalui dukungan terhadap kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Lampung, pelaksanaan monitoring dan evaluasi KI Award bagi badan publik, serta penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan pengelola media sosial perangkat daerah.
Sepanjang 2026, Pemprov Lampung juga memfasilitasi penyelesaian 16 sengketa informasi publik.
Jihan menegaskan, keterbukaan informasi tidak cukup diukur dari banyaknya informasi yang dipublikasikan pemerintah. Hal yang lebih penting adalah kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi, kesempatan berpartisipasi, serta respons nyata pemerintah terhadap kebutuhan dan pengaduan warga.
Dengan penguatan sistem digital dan tata kelola pelayanan, Pemprov Lampung berharap masyarakat semakin mudah memperoleh informasi sekaligus mengawasi pelaksanaan pelayanan publik di daerah.